TEMPO Interaktif, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak akan memberikan kesempatan untuk membela diri kepada klub-klub yang memboikot Indonesian Premier League (IPL) dengan menyeberang ke Liga Super Indonesia (ISL). Vonis akan dijatuhkan tanpa mendengar pembelaan dari klub-klub tersebut.
"Kami akan membahas klub yang mengundurkan diri sebelum dan sesudah kompetisi. Tapi kami telah sepakat tidak akan memanggil klubnya," kata Wakil Ketua Komite Disiplin PSSI, Tjatur Agus Saptono, di kantor PSSI kawasan Gelora Bung Karno, Jumat, 2 Desember 2011.
Seperti diberitakan sebelumnya, kompetisi sepak bola terbelah dua antara Liga Super Indonesia dan Liga Prima Indonesia. PSSI menilai Liga Super Indonesia tak sah karena operator kompetisi tersebut, yakni PT Liga Indonesia, telah dicabut mandatnya untuk menggelar kompetisi.
Keputusan PSSI ini ditentang klub-klub peserta liga super. Mereka menilai PSSI telah menyalahi mandat kongres Bali dan Statuta PSSI dengan membuat liga baru bernama Indonesian Premier League. Mereka juga mempermasalahkan jumlah peserta kompetisi tersebut yang pada awalnya mencapai 24 klub. Klub-klub yang menentang liga IPL versi PSSI ini akhirnya menggulirkan liga sendiri.
Klub-klub yang tetap ngotot bermain di Liga Super antara lain Persipura Jayapura, Persidafon, Persija Jakarta (versi Ferry Paulus), Pelita Jaya, Mitra Kukar, Persib Bandung, dan Sriwijaya FC.
Tjatur mengatakan pihaknya tak perlu lagi memanggil klub-klub yang bermain di Liga Super karena keberadaan mereka di liga tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar pemberian sanksi. "Klub-klub yang sudah terdaftar di kompetisi lain (ISL), itu sudah cukup menjadi bukti, itu sudah bisa menjadi sanksi," katanya.
Komisi Disiplin PSSI akan menggelar sidan Jumat pekan depan. Disitu akan diputuskan sanksi apa yang akan diterima klub-klub tersebut. Jenis sanksi, kata Tjatur, bervariasi. "Bisa diskualifikasi, turun strata, atau dicabut haknya untuk ikut kmpetisi tahun depan," katanya.
Tak hanya itu, klub-klub tersebut juga harus mengembalikan revenue sharing yang telah mereka terima atau bisa juga dikenai denda minimal Rp 250 juta. "Semoga ada putusan Jumat nanti," kata Tjatur. Dalam persidangan nanti kemungkinan akan menghadirkan perangkat pertandingan, seperti wasit.
