Ketua Umum PSSI periode 2011-2015, Johar Arifin (tengah) saat memasuki ruangan Konggres Luar Biasa (KLB) PSSI 2015 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, 18 April 2015. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengeluarkan surat pembekuan terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat sepak bola Hardimen Koto mengatakan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga membekukan organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memberikan dampak yang luar biasa. Menurut dia, keputusan itu akan membuat industri sepak bola di Indonesia mati.
"Meskipun katanya pemerintah akan membentuk tim transisi, sejauh mana tim ini bisa mengakomodasi dan mampu menyatukan kembali sepak bola? Ini malah akan membuat persoalan baru bagi sepak bola Indonesia," kata Hardimen saat dihubungi, Sabtu, 18 April 2015.
Hardimen berharap masih ada jalan tengah yang bisa dilakukan kedua pihak. Menurut dia, PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga harus duduk bersama.
"Berbicara tanpa ego. Ini bukan hanya tentang masa depan sepak bola, tapi masalah nasib pemain, perangkat pertandingan, bahkan banyak lainnya yang menggantungkan hidup pada sepak bola," ujarnya.
Terkait dengan kemungkinan PSSI di-banned oleh federasi sepak bola dunia (FIFA), Hardimen menyatakan hal itu sangat mungkin. Menurut dia, selama ini FIFA memang sangat anti dengan intervensi dari pemerintah terhadap federasi sepak bola yang menjadi anggotanya.
"Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari FIFA terkait dengan sikap mereka. Tapi suatu yang tak ada dalam statuta FIFA jika ada kesan intervensi dari pemerintah. Kalau benar Indonesia di-banned, sepak bola akan mati," tuturnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membekukan PSSI. Keputusan itu diambil setelah tiga surat teguran tertulis tidak ditanggapi serius federasi sepak bola tersebut melalui surat yang ditandatangani pada 17 April 2015. Dalam surat itu dijelaskan, sampai tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran tertulis I, II, dan III, PSSI nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti mengabaikan serta tidak mematuhi kebijakan pemerintah. Pemerintah kemudian akan membentuk tim transisi.
Mengenai transisi, dalam surat keputusan Menteri itu, pemerintah akan membentuk tim yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA. Tim ini bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menpora.
