TEMPO.CO, Jakarta - Federasi sepak bola dunia (FIFA) akhirnya menjatuhkan sanksi untuk Indonesia. Keputusan tersebut berdasarkan hasil sidang Komite Eksekutif FIFA yang berlangsung Sabtu, 30 Mei 2015 di Zurich, Swiss.
“Memutuskan suspend untuk sepak bola Indonesia, sehingga tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan sepak bola sampai waktu yang tidak ditentukan,” kata Presiden FIFA Sepp Blatter, dalam konferensi pers seperti yang ditayangkan langsung dalam situs resmi FIFA, Sabtu, 30 Mei 2015.
Sanksi dari FIFA tersebut merupakan buntut dari kisruh sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengeluarkan surat keputusan terkait pembekuan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI).
Pada 4 Mei 2015 FIFA mengirimkan surat kepada PSSI untuk meminta agar masalah tersebut diselesaikan dan mendesak agar surat pembekuan dicabut karena asosiasi sepak bola harus bebas dari intervensi pemerintah. Federasi memberikan tenggat waktu hingga 29 Mei 2015.
Namun hingga kemarin pemerintah masih berkukuh tidak mencbut surat pembekuan. Kemarin Sekretaris Jenderal PSSI Azwan Karim mengatakan dengan tidak adanya keputusan definitif dari pemerintah, maka dipastikan Indonesia akan diganjar sanksi oleh FIFA.
Presiden Joko Widodo angkat bicara soal ancaman sanksi tersebut. Dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet, Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan jika Indonesia harus absen dalam kompetisi internasional jika tujuannya untuk memperbaiki sepak bola nasional.
Menurut Jokowi, perbaikan sepak bola harus dimulai dengan pembenahan organisasi. “Saya yakin setelah pembenahan ini selesai prestasi sepak bola kita terus merangkak naik,” kata Jokowi.
ANGGA SUKMAWIJAYA
Berita terkait
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
1 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
2 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
5 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
5 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
6 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
6 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
6 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaPerjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
9 jam lalu
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
10 jam lalu
Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
17 jam lalu
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca Selengkapnya