TEMPO.CO, Jakarta – Mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Djohar Arifin Husin mengatakan sanksi yang diberikan Komite Etik PSSI kepadanya tak masuk akal. Menurut dia, tak ada aturan yang dia langgar dengan menemui Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Jakarta pada Selasa, 23 Juni lalu.

"Masak, bertemu dengan Menteri Imam, pemerintahan yang sah, malah dihukum. Sanksi yang diberikan ngawur," ucap Djohar kepada Tempo melalui pesan singkat, Kamis, 9 Juli 2015.

Djohar menjelaskan, Menteri Imam mengundangnya sebagai Ketua Umum PSSI 2011-2015. Sedangkan Komite Etik menyalahkannya lantaran dia sudah berstatus sebagai anggota Dewan Kehormatan PSSI saat bertemu dengan Menpora.

Padahal, ujar Djohar, hingga saat ini, dia belum pernah menerima surat keputusan PSSI sebagai anggota Dewan Kehormatan. "Bertemu dengan pemerintah yang sah, justru saya malah tak boleh beraktivitas di dunia sepak bola seumur hidup," tutur Djohar.

Kemarin, berdasarkan Keputusan Komite Etik PSSI Nomor 001/KEP/KE/PSSI/VII-15, mantan Dewan Kehormatan PSSI, Djohar Arifin Husin, terbukti melanggar kode etik PSSI. Komite Etik lantas menghukum mantan Ketua Umum PSSI tersebut dengan memberhentikan Djohar secara tidak hormat sebagai anggota Dewan Kehormatan PSSI periode 2015-2019. Komite Etik juga melarang Djohar beraktivitas dalam kegiatan terkait dengan sepak bola di lingkungan PSSI, AFC, dan FIFA seumur hidup terhitung sejak 8 Juli 2015.

Anggota Komite Etik PSSI, Haryo Yuniarto, menjelaskan, ada tiga kesalahan yang dilakukan oleh Djohar. Kesalahan pertama ialah Djohar bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi. Selain itu, ia terbukti mengeluarkan pernyataan provokatif dan menghina pengurus PSSI. "Kesalahan Djohar lain ialah mengirimkan surat pada Presiden FIFA Joseph S. Blatter pada 9 Mei 2015, dan dalam surat itu dia mengaku masih menjadi Ketua Umum PSSI," tuturnya di kantor PSSI, Jakarta, kemarin.

GANGSAR PARIKESIT