Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti (tengah) Wakil Hinca Panjaitan (kiri) dan Tony Apriliani (kanan) saat menemui Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 April 2015. Dalam pertemuan tersebut, Pengurus baru PSSI melaporkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana bergulirnya kompetisi Indonesia Super League (Liga Super Indonesia) pada Oktober mendatang membuat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) segera melakukan komunikasi intensif dengan pihak kepolisian. Seperti diketahui, perizinan dari polisi sangat penting untuk menggelar sebuah pertandingan dalam kompetisi ini.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Presiden PSSI Hinca Pandjaitan seusai rapat Komite Eksekutif di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2015. "Kami secepatnya akan melakukan komunikasi intensif dengan pihak kepolisian terkait putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang memenangkan PSSI. Kami akan menjelaskan posisi hukumnya agar terang benderang," kata Hinca.
"Selain itu, kami juga mengirimkan isi putusan PTUN. Menurut hukum, PSSI sudah sah dan PSSI sudah boleh menjalankan roda organisasi," Hinca menambahkan.
Hinca juga menjelaskan, izin hanya perlu diminta kepada pihak kepolisian dan tidak perlu ke Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). "Seharusnya, semua pihak memahami dan menghormati putusan tersebut (PTUN). Izin rekomendasi keramaian, kan, pada dasarnya, dari kepolisian. Jadi, kami akan mendiskusikan hal ini hanya dengan kepolisian," ujarnya.
Sedangkan Wakil Presiden PSSI lainnya, Erwin Dwi Budiawan, mengatakan turnamen pramusim Piala Indonesia Satu yang berubah nama menjadi Piala Presiden akan menjadi turnamen resmi pramusim kompetisi Indonesia Super League (ISL).
"Piala Presiden menjadi turnamen resmi pramusim kami sebelum Liga bergulir. Kami sudah memberikan rekomendasikan kepada pihak Mahaka Sports sejak dua bulan lalu," kata Erwin.
