Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim 11 Godok Lembaga Kepresidenan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebelas tokoh dan kalangan dekat presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono kemarin mematangkan konsep lembaga kepresidenan. Lembaga ini kelak akan berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden sebelum mengeluarkan kebijakan."Lembaga kepresidenan harus dapat berfungsi dengan baik, karena itu harus diisi oleh staf-staf yang profesional," kata Andi Mallarangeng, mantan Ketua Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan yang kini bertugas menjadi juru bicara di kediaman Yudhoyono, Cikeas, Bogor.Andi menyatakan, presiden adalah lembaga yang setara dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau DPR dan MPR. Menurut dia, presiden bukanlah perorangan sehingga harus didukung suatu lembaga secara maksimal.Denny Januar Ali, anggota tim Yudhoyono, menjelaskan, lembaga itu juga dapat melakukan evaluasi atas kinerja kabinet. "Meski tidak mempunyai hak eksekutif, dapat memberikan masukan kepada presiden tentang pelaksanaan kontrak kerja antara para menteri dan presiden," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (nonaktif) itu.Lembaga itu, kata Denny, juga bisa memberi masukan kepada presiden tentang usaha menjalin hubungan dengan dunia internasional. Begitu juga hubungan kerja antara presiden dan lembaga negara lainnya. "Tidak kalah penting adalah menganalisis pendapat publik tentang kebijakan yang telah diambil presiden," kata dia.Ia menuturkan, akan ada ukuran-ukuran untuk menilai popularitas kepemimpinan Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dalam sejarah Indonesia, menurut dia, setiap presiden awalnya dipuja, tapi dibenci atau bahkan dijatuhkan beberapa tahun kemudian. Jadi, kata dia, dibutuhkan tim yang memiliki "termometer" untuk mengetahui pandangan rakyat terhadap presiden.Lewat lembaga itu, kata Denny, presiden tidak hanya memiliki menteri yang membantu menjalankan seluruh program kerjanya tetapi juga tim yang bekerja 24 jam. "Kabinet akan jalan terus dengan tugas masing-masing, tapi Yudhoyono punya dapur yang terus menyuplai data, informasi, dan nasihat," tuturnya.Personalia lembaga kepresidenan, menurut Denny, adalah orang-orang kepercayaan Yudhoyono. Mereka adalah sejumlah pakar yang sudah lama bergabung dengan mantan Menko Polkam itu. Di antaranya, tim 11 yang terdiri atas Muhammad Lutfhi, Munawar Fuad Noeh, Joyo Winoto, Mayjen (Purn.) Djali Jusuf, Andi Mallarangeng, Dino Pati Djalal, Mayjen (Purn.) Irvan Edison, Chatib Basrie, Denny J.A., Kurdi Mustofa, dan Heru Lelono.Sumber yang terlibat dalam tim Yudhoyono menuturkan, nama-nama itu sebetulnya belum pasti masuk istana. Chatib, misalnya, disebutkan akan menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional. Yang jelas, sumber itu menyatakan, orang-orang itu memang bagian dari 22 orang yang diundang Yudhoyono dalam pertemuan di Halim Perdanakusuma beberapa waktu lalu. "Mereka disebut sebagai the best brain SBY," kata dia.Struktur lembaga kepresidenan kemarin dibahas Yudhoyono, Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan mantan Panglima TNI Laksamana (Purn.) Widodo Adi Sutjipto. Menurut Andi, pertemuan ini juga mematangkan struktur kabinet yang kabarnya akan diumumkan hari ini.Dihubungi melalui telepon tadi malam, Andi mengatakan bahwa pembahasan mengenai struktur kabinet sudah mencapai 85 persen. Ia tidak bisa memastikan apakah struktur bisa diumumkan hari ini. Tentang posisinya kini, Andi mengaku diminta menjadi juru bicara sementara agar tidak terjadi informasi yang simpang siur.Sementara itu, rencana Yudhoyono memecah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dinilai Rini M.S. Soewandi, menteri kabinet Megawati, akan menghambat kinerja pemerintah. Menurut dia, pembagian sumber daya manusia dalam pemecahan suatu departemen tidak bisa dilakukan dalam waktu pendek. Ia berpendapat, akan lebih baik membentuk menteri muda jika diperlukan.Sofyan Djalil, anggota tim Yudhoyono yang disebut-sebut diusulkan oleh Kalla untuk menempati pos baru itu, mengaku belum dihubungi siapa pun. "Saya tidak pernah berpikir untuk jadi menteri," kata dia. cahyo junaedy/ metta/budi s/muhamad nafi
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

28 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

48 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.


Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

49 hari lalu

Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Dalam aksinya massa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai 'Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.


Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

50 hari lalu

Perawat merapikan tempat tidur untuk pasien gangguan jiwa di Rumah Sakkit Khusus Daerah (RSKD) Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 12 Februari 2024. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi menyiapkan fasilitas berupa tempat tidur dan tenaga profesional spesial psikiatri bagi calon legislatif (caleg) yang depresi akibat gagal terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 nanti. ANTARA/Hasrul Said
Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.


Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

59 hari lalu

Penampilan Melly Goeslaw semakin unik dengan face shield yang bentuknya tak kalah unik hasil rancangan Rinaldy A Yunardi. Sebelumnya, Melly juga kerap mengenakan face shield dengan bentuk yang tak biasa dalam berbagai acara. Foto: Instagram
Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.


Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Foto pencalonan Alfiansyah Bustami Komeng sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat yang ditampilkan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto bergaya nyeleneh ini dianggap menarik perhatian pemilih saat pencoblosan. ANTARA/KPU
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?


Masih Adakah Kemungkinan Putaran Kedua Pilpres 2024? Ini Ketentuannya

15 Februari 2024

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan salam hormat kepada Capres nomor urut 2 Ganjar pranowo disaksikan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Masih Adakah Kemungkinan Putaran Kedua Pilpres 2024? Ini Ketentuannya

Melihat hasil quick count Pemilu 2024, masih adakah kemungkinan putaran kedua Pilpres 2024? Berikut ini penjelasan lengkap terkait ketentuannya.


Begini Syarat Pilpres Dua Putaran dan Skenario Tahapannya

14 Februari 2024

Tahanan mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo saat mencoblos di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Begini Syarat Pilpres Dua Putaran dan Skenario Tahapannya

Salah satu opsi yang mungkin terjadi dalam Pemilu Pilpres 2024 adalah pelaksanaan pemungutan suara dua putaran. Ini syarat pilpres dua putaran.


Tren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo

14 Februari 2024

Menpora Dito Ariotedjo saat ditemui usai acara Diskusi Turun Minum PSSI Pers di Media Center Kemenpora, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Randy
Tren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo

Apa kata Menpora Dito Ariotedjo soal kehadiran sejumlah mantan atlet Tanah Air sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024?


Jika Pemilih Sakit di Rumah dan Tak Bisa ke TPS Apakah Hak Suaranya Gugur? Ini Jawabnya

12 Februari 2024

Warga Suku Badui merapikan kotak suara yang akan didistribusikan ke TPS di Desa Kanekes, Lebak, Banten, Minggu, 11 Februari 2024. Desa Kanekes merupakan pemukiman Suku Badui. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Jika Pemilih Sakit di Rumah dan Tak Bisa ke TPS Apakah Hak Suaranya Gugur? Ini Jawabnya

Jika calon pemilih tiba-tiba sakit, yang tidak memungkinnya menuju TPS. Apakah hak pilihnya hangus? Tidak