TEMPO.CO, Jakarta - Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) terus bermanuver untuk menggoyang kepengurusan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) di bawah kepemimpinan Djohar Arifin Husin. Setelah menyamakan tanggal kongres luar biasa (KLB) dengan kongres tahunan PSSI, 18 Maret 2012, komite pimpinan Toni Apriliani itu juga berencana akan membentuk tim nasional tandingan yang para pemainnya merumput di Liga Super Indonesia (LSI).
Menurut Toni Apriliani, wajar dan normal kalau KPSI membentuk timnas sendiri. Alasannya, kepengurusan baru setelah KLB akan memiliki legalitas hukum karena dipilih dengan mekanisme resmi oleh para anggota PSSI yang sudah menyatakan mosi tidak percaya kepada kepengurusan PSSI versi Djohar.
"Nama kepengurusannya idak ada embel-embel KPSI. Sudah ada legalitas menggunakan nama PSSI. Timnasnya pun timnas Indonesia, tanpa embel-embel KPSI," ujar Toni, Selasa, 21 Februari 2012.
Toni tidak takut timnas baru bentukan KPSI nanti dihadang Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) atau Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Ia merujuk pada partisipasi Persipura Jayapura pada kualifikasi Liga Champions Asia (LCA) 2011/2012 melawan Adelaide United.
Meskipun, menurut Toni, PSSI kepengurusan Djohar berusaha menghalangi Persipura tampil di LCA karena dituding tampil di kompetisi ilegal (Liga Super), Persipura akhirnya tetap bisa tampil di turnamen antarklub paling bergengsi di Asia itu setelah dimenangkan Pengadilan Arbitrase Internasional untuk Olahraga (CAS) lewat putusan sela.
"Artinya, keberadaan Persipura itu sah di mata AFC, makanya dipersilakan tampil di LCA. Itu juga berarti pengakuan internasional bahwa Liga Super tidak ilegal karena Persipura kan main di sana. Saya ada di Adelaide pas kemarin dan sambutan di sana kepada Persipura sangat meriah. Mana berani orang PSSI kemarin menemani Persipura," kata Toni.
Toni menjanjikan timnas KPSI nanti akan lebih matang dan berkualitas dibanding timnas kepengurusan Djohar sekarang. "Tidak ada lagi yang namanya persiapan timnas mendadak seperti sekarang. Semua akan terencana," ujar mantan anggota Komite Eksekutif (Executive Committee/Exco) PSSI itu.
Saat ditanya, apakah dengan ada dua timnas itu (timnas PSSI versi KPSI dan timnas PSSI versi Djohar) akan menimbulkan kebingungan dan bias di dunia internasional, Toni menjawab dengan santai. "Tidak bingunglah, kan nanti timnas kami resmi. Timnasnya ilegal. Negara lain tidak akan bingung. Hanya ada satu timnas, yaitu timnas bentukan pengurus baru (kepengurusan PSSI versi KPSI)," ujar Toni.
Konflik soal timnas itu merupakan efek dari dilarangnya para pemain yang berkompetisi di Liga Super untuk bergabung ke timnas PSSI era Djohar. Cap ilegal diberikan Djohar cs kepada Liga Super menyusul dicabutnya mandat PT Liga Indonesia, yang selama ini menjalankan kompetisi Liga Super. Hal itu, menurut Djohar, didukung AFC dan FIFA. Berdasarkan aturan dua organisasi tempat PSSI menginduk tersebut, pemain yang berkompetisi di liga ilegal yang tidak diakui federasi tidak bisa memperkuat timnas.
FIFA, lewat surat kepada PSSI, juga telah memberi tenggat kepada kepengurusan Djohar untuk menyelesaikan kisruh itu sebelum 22 Maret 2012. Jika setelah tenggat itu kisruh internal tidak kunjung selesai, FIFA menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Rekonsiliasi pihak yang berseteru, PSSI dan kelompok kontra PSSI (KPSI), pun telah dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), meski sampai saat ini, kata 'rujuk' dari kedua pihak tak kunjung tercapai.
ARIE FIRDAUS
