TEMPO.CO, Jakarta - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mengharapkan persoalan keimigrasian pemain-pemain asing dalam klub-klub peserta Indonesia Soccer Championship (ISC) A 2016 selesai pada Agustus.

"Masih ada klub-klub yang belum menyelesaikan dokumen keimigrasian para pemain asingnya. Padahal turnamen sudah berjalan hampir setengah musim," kata Sekretaris Jenderal BOPI Heru Nugroho di Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016.

Heru meminta klub-klub sepak bola peserta ISC A 2016 untuk tidak mengabaikan persoalan keimigrasian dalam turnamen percontohan perbaikan tata kelola sepak bola nasional.

"Jangan-jangan, dokumen yang tidak beres bukan hanya dokumen keimigrasian. Masalah ini harus selesai sebelum putaran kedua ISC," ujar Heru.

Ketua Bidang Hukum, Pengawasan, dan Pengendalian BOPI, Iman Suroso menyebut, Direktorat Jenderal Imigrasi sudah beberapa kali meminta BOPI ikut menegakkan hukum negara.

"Kami diminta Ditjen Imigrasi untuk berkoordinasi jika menemukan kasus-kasus pelanggaran administrasi dalam penempatan tenaga kerja asing di Indonesia," kata Iman.

Namun BOPI, kata dia, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan terkait persoalan keimigrasian pemain-pemain asing dalam klub-klub peserta ISC A 2016.

"Kami akan berkoordinasi dengan PT Gelora Trisula Semesta (PT GTS) selaku penyelenggara kompetisi. Kami bertanggung jawab mengawasi ketertiban hukum negara dalam industri olahraga profesional," kata Iman.

Pada pekan kedua penyelenggaraan ISC, sejumlah klub sepak bola nasional telah mencoret beberapa nama pemain asingnya terkait administrasi keimigrasian. Klub-klub itu antara lain Madura United dan PSM Makassar.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Jayapura pada April lalu mengatakan persoalan imigrasi, pajak, perizinan, dan keamanan menjadi tolok ukur kebangkitan persepakbolaan nasional.

"ISC bergulir kembali karena pemerintah menilai ada perubahan sikap yang ditunjukkan para pemangku kepentingan sepak bola. Perubahan sikap ini terkait hubungan antara negara, dalam hal ini pemerintah, dan para pemangku kepentingan sepak bola itu," ujar Imam.

Dia menambahkan, pada penyelenggaraan kejuaraan sepak bola nasional sebelumnya, negara seperti dianggap tidak ada.

"Perundang-perundangan terkait badan hukum, pajak, imigrasi, dan persoalan lain diterabas begitu saja dengan alasan statuta FIFA. Sekarang situasinya pelan-pelan sudah berubah ke arah perbaikan," ucapnya.

ANTARA