PSSI Bahas Denda dengan AFC Terkait Pelanggaran Laga di SEA Games

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratu Tisha Destria, Sekjen (Sekretaris Jendral) Federasi Sepakbola Indonesia PSSI saat ditemui dikantor PSSI dikawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 20 Juli 2017. TEMPO/Nurdiansah

    Ratu Tisha Destria, Sekjen (Sekretaris Jendral) Federasi Sepakbola Indonesia PSSI saat ditemui dikantor PSSI dikawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 20 Juli 2017. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta -Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan mengomunikasikan sanksi berupa denda sebesar 16.000 dollar AS atau sekitar Rp 208 juta, yang dijatuhkan kepada Indonesia karena dianggap melakukan pelanggaran saat pertandingan SEA Games ke-29 2017 di Malaysia, dengan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

    "Kami akan melakukan evaluasi dan selanjutnya berkomunikasi dengan AFC," ujar Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha di Jakarta pada Selasa, 31 Oktober 2017.

    Melalui website resminya, Komisi Etik dan Disiplin AFC mengumumkan 49 pelanggaran terkait dengan klub maupun tim nasional di kawasan Asia dalam berbagai kompetisi.
    Baca : Verifikasi Lisensi Klub Standar AFC: Persib dan Arema Lolos

    Kasus yang melibatkan PSSI terjadi pada pertandingan SEA Games ke-29 2017 pada pertandingan Indonesia melawan Kamboja, 24 Agustus 2017. Dalam keputusan berkode 20171027DC26, AFC menyebut bahwa di laga itu pendukung Indonesia melempar botol air minum ke lapangan dan lorong menuju ruang ganti.

    Kemudian, ada pula penonton yang masuk ke lapangan setelah laga bergulir. "PSSI diperintahkan untuk membayar denda 16.000 dolar AS karena melanggar pasal 65.1 Kode Etik dan Disiplin AFC," tulis AFC dalam keterangannya.

    AFC lalu memberikan kesempatan kepada PSSI untuk menyelesaikan kewajibannya 30 hari setelah keputusan dikomunikasikan sesuai dengan pasal 11.3 Kode Etik dan Disiplin tersebut.

    Poin terakhir dari AFC menegaskan bahwa jika kejadian serupa terulang, PSSI akan menerima hukuman yang lebih berat.

    Sementara Ketua Umum PSSI Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi mengungkapkan pihaknya siap membayar denda tersebut jika memang harus dilakukan. "Ya, akan kami bayar kalau itu memang ketentuannya," kata Edy.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.