Senin, 10 Desember 2018

Edy Rahmayadi Didesak Mundur dari PSSI, Ini Realisasi Janjinya

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi (kiri) didampingi Wakil Ketua PSSI Joko Driyono memberikan keterangan pers mengenai penghentian sementara kompetisi Liga I di Jakarta, Selasa (25/9/2018). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi (kiri) didampingi Wakil Ketua PSSI Joko Driyono memberikan keterangan pers mengenai penghentian sementara kompetisi Liga I di Jakarta, Selasa (25/9/2018). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Desakan mundur terhadap Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Edy Rahmayadi, terus bergema. Penyebabnya adalah kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2018 hingga carut marut kompetisi Liga 1 musim ini.

    Menjatuhkan semua beban kepada Edy Rahmayadi sebagai Ketua PSSI mungkin memang tak adil. Dalam hal kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2018 memang bisa dianggap menjadi kegagalan PSSI yang dikomandoi Edy.

    Saat masih menjadi Calon Ketua PSSI, Edy pernah sesumbar bahwa dirinya akan berupaya keras agar Timnas Indonesia akan merebut gelar juara yang belum pernah dirasakan Skuad Garuda tersebut.

    "Yang jelas memang saya berkeinginan kita masih pantas menjuarai Piala AFF ini, walaupun Indonesia belum pernah jadi juara. Saya yakin dan berusaha masih ada waktu bagi kita untuk menang. Tugas kita berdoa, mereka (pemain) bermain," ujarnya pada 28 Oktober 2016.

    Meskipun demikian, persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2018 dinilai kurang maksimal. Salah satu indikatornya adalah penunjukan Bima Sakti sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia yang hanya berjarak beberapa pekan saja dari dimulainya turnamen tersebut.

    PSSI gagal meyakinkan Luis Milla yang sudah setidaknya dua tahun menangani Timnas Indonesia untuk memperpanjang kontraknya untuk sementara waktu. Alhasil mereka kelimpungan mencari pengganti dan menunjuk Bima Sakti yang dianggap paham soal Timnas Indonesia karena menjadi asisten Luis Milla.

    Tak hanya itu, ketidakseriusan PSSI dalam menghadapi turnamen ini juga terlihat dari bagaimana tidak diliburkannya kompetisi Liga 1. Sejumlah klub sempat mengeluhkan karena pemain mereka harus memperkuat timnas sementara mereka harus melakoni laga penting.

    Meskipun demikian, terdapat sejumlah kebijakan penting yang sebenarnya berhasil dijalankan oleh Edy selama masa kepemimpinannya. Misalnya dengan menggulirkan kompetisi usia muda Liga 1 U-19.

    Setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Edy memang sempat menyatakan bahwa dirinya akan berupaya melakukan pembinaan berjenjang dari usia dini. Tujuannya adalah agar Timnas Indonesia U-23 bisa tampil di Olimpiade 2024.

    "Mendatang, pada waktu yang sangat singkat ini kami akan berhadapan dengan yang dinamakan Piala AFF, SEA Games 2017, dan Asian Games 2018. Kemudian dituntut pada 2022 masuk pra Olimpiade. Pada 2024, tuntutannya adalah U-23 harus main di Olimpiade," ujarnya usai memenangkan pemilihan Ketua Umum PSSI, 10 November 2016.

    Untuk soal ini, Edy bisa sedikit bernafas lega karena pembinaan usia muda memang berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan Timnas U-16 menjadi juara Piala AFF tahun lalu menjadi langkah maju persepakbolaan tanah air di era Edy. Maklum, Timnas U-16 Indonesia belum pernah sekalipun meraih gelar juara kompetisi itu sebelumnya.

    Namun langkah menuju Olimpiade 2024 tentu masih sangat jauh. Satu langkah maju saja tak bisa menjamin para pemain muda saat ini layu sebelum berkembang. Mereka masih membutuhkan perhatian yang serius dari PSSI yang masih akan dikomandoi Edy Rahmayadi setidaknya hingga 2020.

    Masalahnya, banyak pihak meragukan Edy Rahmayadi akan mampu memberikan perhatian serius kepada PSSI dan sepak bola nasional. Hal itu tak lepas dari posisinya yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.

    Sejak menjadi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dikabarkan jarang memimpin dan hadir dalam rapat-rapat di PSSI. Bak sebuah kapal, PSSI yang terombang-ambing saat ini seperti dalam pengawasan seorang Mualim sementara sang Nahkoda berada di daratan dan hanya memberikan komando lewat sambungan radio.


     

     

    Lihat Juga

     


    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian Kominfo Memblokir Situs-Situs dengan Konten Radikal

    Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 230 situs dan menghapus ribuan konten radikal dari berbagai platform.