Komite Sepak Bola Desak PSSI Pecat Pengurusnya yang Bersalah

Reporter:
Editor:

Hari Prasetyo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komite Perubahan Sepak Bola Nasional, Muhammad Zein (baju putih panjang) bersama klub dan asosiasi provinsi PSSI usai menggelar diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

    Komisioner Komite Perubahan Sepak Bola Nasional, Muhammad Zein (baju putih panjang) bersama klub dan asosiasi provinsi PSSI usai menggelar diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) mendesak PSSI memberhentikan anggotanya yang terlibat kasus pengaturan skor sepak bola. Tuntutan mundur kepada pengurus federasi muncul dalam pertemuan klub dan asosiasi provinsi yang digagas KPSN.

    Anggota Komisioner KPSN Muhammad Zein merasa prihatin dengan situasi sepak bola nasional saat ini. Menurut dia, hasil kompetisi di Liga Indonesia berjalan tidak baik. "Sepak bolanya tidak kacau, hasilnya saja," kata Zein di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

    KPSN, Zein melanjutkan, sadar betul tidak mempunyai hak suara di Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang akan digelar 20 Januari 2019. Meski demikian ia berharap voter (pemilik hak suara) bisa membawa aspirasi masyarakat yang peduli dengan sepak bola Indonesia. Ia menegaskan kalau KPSN bukan tandingan PSSI. 

    Sejumlah klub dan asosiasi provinsi (Asprov) PSSI hadir dalam diskusi yang digelar KPSN. Diskusi yang diadakan di Hotel Bidakara itu menghasilkan dua tuntutan. Pertama ialah memberhentikan pengurus federasi yang terlibat pengaturan skor sepak bola. Kedua, mendukung penuh upaya kepolisian yang memerangi mafia bola.

    Sekitar 20 undangan dari klub dan Asprov hadir. Beberapa d iantaranya ialah Asprov Sulawesi Tenggara, Lampung, klub Persijap Jepara, dan Persiraja Banda Aceh.

    Presiden Persijap Jepara Esti Puji Lestari menyatakan akan berupaya membawa dua tuntutan itu ke kongres PSSI. Menurut dia, ke depan federasi harus lebih ketat lagi memilih pengurus yang mengisi posisi strategis. "(Pengurus) Yang terlibat harus ada sanksi," kata dia.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga

     


    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Menang di Basis Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah dan Timur

    Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang nota bene lumbung Nahdlatul Ulama, menjadi tempat Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memanen suara dalam Pilpres 2019.