Barcelona Dituding Pakai Pemain Tak Sah, Ini Pembelaan Valverde

Reporter:
Editor:

Nurdin Saleh

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde memantau anak asuhnya saat latihan jelang pertandingan EL Classico melawan Real Madrid di Ciutat Esportiva Joan Gamper, Barcelona, 27 Oktober 2018. REUTERS/Albert Gea

    Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde memantau anak asuhnya saat latihan jelang pertandingan EL Classico melawan Real Madrid di Ciutat Esportiva Joan Gamper, Barcelona, 27 Oktober 2018. REUTERS/Albert Gea

    TEMPO.CO, JakartaBarcelona buka suara soal tudingan menurukan pemain tak sah dalam pertandingan Copa del Rey. Bila tudingan itu terbukti, Barca pun bisa tercoret dari kompetisi itu, yang kini sudah mencapai babak perempat final.

    Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, yakin timnya tak bersalah. "Kami tak memiliki keraguan soal Chumi," kata dia, seperti dikutip Marca.

    Baca: Levante Adukan Barcelona Soal Pemakaian Pemain Tak Sah

    Barca untuk sementara sudah memastikan diri lolos ke perempat final dengan menyingkirkan Levante. Mereka kalah 1-2 dalam laga pertama dan menang 3-0 pada laga kedua Jumat dinihari WIB tadi, sehingga secara total menang 4-2.

    Namun, Levante mengajukan protes karena menilai Barcelona menurunkan pemain tak sah pada laga pertama. Chumi, bek Barcelona B, yang diturunkan sebelumnya sudah mendapatkan lima kartu kuning di kompetisi segunda, sehingga harus menjalani sanksi larangan bermain sekali.

    Baca: Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini: Ada Sevilla vs Real Madrid

    Namun, Valverde yakin pihaknya tak bersalah. Mereka juga tahu soal kartu kuning Chumi. Tapi, menurutnya kartu kuning yang didapat pemain tersebut di tim Barcelona B tak berlaku untuk ajang Copa del Rey. "Kami mungkin tak bisa memainkannya melawan Eibar, tapi dalam laga Piala (Raja) kami bisa menurunkannya," kata dia.

    MARCA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.