TEMPO.CO, Yogyakarta - Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DIY mendesak agar dilakukan pembenahan dalam tubuh organisasi sepak bola tanah air setelah Edy Rahmayadi mundur sebagai Ketua Umum dalam kongres tahunan di Nusa Dua, Bali, 20 Januari 2019.
Peran Joko Driyono, Wakil Ketua Umum (Waketum) yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, menjadi tumpuan dalam upaya pembenahan PSSI ke depan. "Pak JD (Joko Driyono) meski sudah lama di PSSI dan sebagai Waketum tentu banyak tahu permasalahan-permasalahan di PSSI," ujar Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI DIY Bambang Giri Dwi Kuncoro Senin 21 Januari 2019.
Bambang menuturkan sebagai orang lawas di PSSI, tugas pertama Jokdri menurut Bambang bisa dimulai dengan membuka seluruh perilaku buruk di internal organisasi yang terjadi selama ini. Bambang tak menjelaskan soal perilaku buruk yang dimaksud.
Hanya, ia menilai Jokdri bisa kesulitan melakukan pembenahan kalau dalam tubuh PSSI masih bercokol oknum-oknum yang dinilai sangat dominan. Bahkan memiliki pengaruh besar dalam organisasi.
"Kalau oknum yang dominan, semua juga sudah tahu yang telah ditetapkan tersangka (Satgas Anti Mafia Sepakbola)," ujar Bambang yang mengaku Asprov DIY juga turut merasakan dampak dari perilaku buruk di internal itu.
Nah, ketika Satgas Anti Mafia ini sudah bekerja dan oknum dominan itu sudah dicokok, Bambang menilai Joko Driyono bisa membuka seluruh perilaku buruk dalam organisasi PSSI selama ini. "Setelah perilaku buruk ini dibuka semua, kemudian baru bisa menata kembali PSSI berdasar profesional, sportifitas, sinergi dan pentingnya integritas," ujar Bambang.
PRIBADI WICAKSONO
