TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat sepak bola Budiarto Sambazy berpendapat, tidak sepatutnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menebar janji ke Asosiasi Provinsi (Asprov) untuk membiayai kegiatan mereka, karena PSSI sendiri sedang krisis anggaran. Kalau ada janji, bisa dipastikan itu pepesan kosong belaka.
“Itu sekadar gula-gula untuk meninabobokan Asprov. Kira-kira begitu,” ujar Budiarto, Rabu.
Ia diminta komentar soal surat PSSI kepada Asprov-Asprov di seluruh Indonesia yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha. Melalui surat bernomor 1553/PGD/284/V-2019 tertanggal 9 Mei 2019 dengan perihal “Batas Akhir Pengembalian Proposal Kompetisi Liga 3” itu PSSI meminta setiap Asprov untuk mengirimkan proposal penyelenggaraan Kompetisi Liga 3 2019 di wilayah masing-masing, sehubungan akan diselenggarakannya Kompetisi Liga 3 2019, paling lambat 30 Mei 2019.
Dikabarkan, kegiatan kompetisi tersebut akan dibiayai PSSI. Asprov adalah kepanjangan tangan PSSI di provinsi-provinsi.
Menurut Budiarto, sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini PSSI dalam kondisi krisis keuangan, sehingga untuk sekadar membiayai Kongres Luar Biasa (KLB PSSI) pun PSSI mengaku tidak mampu “Maka lebih baik PSSI jangan menjanjikan apa pun kepada Asprov,” tegasnya.
Di sisi lain, PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang ditunjuk PSSI untuk menggelar kompetisi Sophee Liga 1 2019 masih punya banyak tunggakan utang untuk musim kompetisi 2017 dan 2018. Utang itu terdiri dari dana rating dan rangking Liga 1 2017 sekitar Rp 4 miliar, serta subsidi Elite Pro Academy kepada 18 klub Liga 1 2018 sekitar Rp 35 miliar. Banyak pula wasit yang belum dibayarkan haknya, seperti wasit-wasit yang memimpin pertandingan di Piala Indonesia 2019.
“Jadi, lebih baik dana yang tidak banyak itu dipakai untuk membayar utang-utang dulu kepada klub-klub,” cetus pengamat sepak bola ini.
Budiarto menilai, janji-janji yang ditebarkan PSSI itu terkait dengan KLB yang direncanakan digelar pada 13 Juli 2019 dan 25 Januari 2020. KLB pada 13 Juli 2019 untuk membentuk Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP), sedangkan KLB pada 25 Januari 2020 untuk memilih Komite Eksekutif PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI.
“Menurut saya ada kaitannya dengan usaha PSSI memperoleh dukungan dari Asprov-Asprov dalam rangka agenda KLB,” ujar Budiarto lagi.
