PSSI Serahkan Insiden Ricuh Suporter PSS-Arema ke Operator Liga 1

Reporter:
Editor:

Nurdin Saleh

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Liga 1 2019. (liga-indonesia.id)

    Logo Liga 1 2019. (liga-indonesia.id)

    TEMPO.CO, Jakarta - Federasi sepak bola Indonesia (PSSI) menyerahkan insiden kericuhan antarsuporter di Sleman kepada PT Liga Indonesia Baru (PT LIB). Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha menyatakan ihwal kejadian di Stadion Maguwoharjo, federasi merupakan pihak terakhir yang akan memberikan laporan.

    Menurut Tisha, saat ini panitia penyelenggara (Panpel) pertandingan tengah mencari tahu penyebab insiden yang terjadi. "PSSI menyerahkan ke PT LIB karena sudah ada mekanismenya," ucap dia di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.

    Tisha menuturkan federasi belum bisa merespons teguran yang diberikan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) karena proses pemeriksaan internal sedang berjalan. "Panpel dan pengawas pertandingan sedang berjalan (pemeriksaannya), PSSI report terakhir," kata dia.

    Insiden gesekan antarsuporter terjadi di laga pembuka Shopee Liga 1 Indonesia. Suporter PSS Sleman dan Arema FC terlibat aksi saling lempar saat pertandingan tengah berjalan di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Wasit terpaksa harus menghentikan laga selama 30 menit. Dalam pertandingan itu, tuan rumah PSS Sleman berhasil mengalahkan Arema FC 3-1.

    BOPI tak mau lepas tangan dari kejadian di Sleman. Ketua BOPI Richard Sam Bera menyatakan sudah bertemu dengan perwakilan PT LIB. Hasilnya, BOPI mendesak operator liga segera mengambil sikap dalam waktu tiga hari ke depan. BOPI juga memberi peringatan keras dan tidak segan mencabut rekomendasi Liga 1 bila insiden kekerasan kembali terjadi.

    Berkaca kepada musim lalu, setiap insiden di Liga 1 yang terbukti melanggar aturan akan mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Beratnya sanksi tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Beberapa jenis sanksi yang dikeluarkan Komdis diantaranya ialah denda berupaya uang, larangan bermain bagi pemain hingga pertandingan tanpa penonton.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.