SOS: Perlu Dibentuk Lembaga Semacam Densus Anti Mafia Bola

Reporter:
Editor:

Ariandono

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus mafia bola Dwi Irianto alias Mbah Putih (kiri) dan Tjan Ling Eng alias Johar Ling Eng (tengah) bersiap menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin, 24 Juni 2019. Jaksa penuntut umum menuntut Dwi Irianto alias Mbah Putih 1,5 tahun penjara dan Johar Ling Eng 2 tahun penjara. ANTARA

    Terdakwa kasus mafia bola Dwi Irianto alias Mbah Putih (kiri) dan Tjan Ling Eng alias Johar Ling Eng (tengah) bersiap menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin, 24 Juni 2019. Jaksa penuntut umum menuntut Dwi Irianto alias Mbah Putih 1,5 tahun penjara dan Johar Ling Eng 2 tahun penjara. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator LSMSave Our Soccer (SOS), Akmal Marhali menyesalkan langkah Polri yang tidak memperpanjang masa tugas Satgas Anti Mafia Sepak Bola yang habis per 21 Juni 2019. Harapan masyarakat sepak bola pun kini bertumpu pada keberadaan Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN), sehingga perlu diperkuat Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres).

    "Perlu Keppres tentang lembaga semacam Densus Anti Mafia Bola," ungkap Akmal Marhali dalam rilis yang diterima Tempo.co

    Presiden Jokowi bisa menunjuk KPSN sebagai lembaga semacam Densus Anti Mafia Bola sebagaimana Densus 88/Antiteror.

    Menurut Akmal, mafia pengaturan skor pertandingan atau match fixing di persepakbolaan nasional tidak kalah “sadis” dengan terorisme, sehingga KPSN perlu penguatan melalui keppres menjadi semacam Densus Anti Mafia Bola. Dalam pandangannya, tak ada lagi yang bisa dipercaya dalam pemberantasan match fixing, karena semua sudah "masuk angin".

    Pengamat sepak bola dan Ketua LSM Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali. (istimewa)

    Akibat merajalelanya mafia bola, kata Akmal, prestasi sepak bola Indonesia menjadi jeblok, miskin prestasi di tingkat regional maupun dunia, dan mafia bola itu masih banyak bercokol di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). “Agenda pertama KPSN adalah membersihkan PSSI dan menuntaskan pemberantasan match fixing sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

    Akmal juga mangapresiasi langkah KPSN mendaftarkan dua komisionernya, Karyudi Sutajah Putra dan Benny Erwin, menjadi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu misinya adalah agar pembersihan dugaan korupsi di tubuh PSSI dan persepakbolaan nasional mendapatkan prioritas dari KPK, karena sejak berdiri pada 2003 hingga sekarang ini lembaga antirasuah ini sama sekali tak pernah menyentuh dugaan korupsi di PSSI.

    Padahal, katanya, PSSI juga mendapat anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga KPK pun berwenang untuk mengawasi PSSI.

    “Kalau KPK memberi perhatian ke PSSI, niscaya federasi sepak bola nasional ini tak akan sampai carut-marut seperti sekarang ini,” kata Akmal lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.