TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menawarkan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan aset Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kepada pemerintah provinsi Jawa Barat. Hal ini menanggapi viralnya laporan warga soal kondisi stadion tersebut yang tak terurus.
“Kalau terbengkalai pasti kurang anggaran. Karena anggarannya di sana (Kota Bandung), kecuali Pemkot mau menyerahkan asetnya ke Provinsi, maka bisa saya urus,” kata dia di Bandung, Rabu, 17 Juli 2019.
Ridwan Kamil mengatakan Stadion GBLA kendati dibiayai pembangunannya oleh duit pemerintah provinsi, tapi asetnya tersebut milik Pemerintah Kota Bandung.
“Dulu waktu saya jadi walikota (Bandung), saya persiapkan untuk diambil alih oleh Persib, tapi keburu jadi Gubernur, proses itu oleh Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), tak bisa saya monitor per hari ini,” kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan kondisi GBLA yang tidak terawat diduganya akibat minimnya anggaran. Dia menawarkan agar aset tersebut diserahkan pada pemerintah provinsi. “Kalau memang gak sanggup, serahin saja ke Pemprov, dengan senang hati akan kami urus,” kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan penyerahan status kepemilikan aset antar lembaga pemerintah hal biasa. “Itu sudah biasa. Kita nyerahin aset ke pemerintah pusat, sering. Pemerintah pusat nyetor aset ke kita. Sama-sama negara, cuma beda saku. Saku pemerintah pusat, satu, pemerintah provinsi, satu, pemerintah kota. Tiga-tiganya sama-sama negara,” kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan, saat menjadi walikota, dirinya memilih menyerahkan aset Stadion GBLA itu pada pihak ketiga, yakni klub Persib Bandung. “Ekspektasinya dulu, jangan diurus pemerintah. Pemerintah itu bukan operator. Pemerintah itu regulator. Maka yang paling betul itu GBLA diserahkan dalam sebuah prosedur yang baik ke Persib, pihak ketiga,” kata dia.
Ridwan Kamil menilai klub Persib Bandung merupakan pihak ketiga yang ideal mengurus Stadion GBLA. “Kalau itu dikelola (Persib), selesai. Mereka nanti B to B (bussiness to bussiness) kan, bikin iklan, bikin apa terserah. Kalau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) juga tak ideal,” kata dia.
AHMAD FIKRI
