Seto Nurdiyantoro Harap CEO PSS Sleman Tak Mundur, Ini Alasannya

Reporter:
Editor:

Hari Prasetyo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PSS Sleman. (liga-indonesia.id)

    PSS Sleman. (liga-indonesia.id)

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pelatih PSS Sleman Seto Nurdiyantoro menyayangkan langkah CEO PT Putra Sleman Sembada (PT PSS), Viola Kurniawati, yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya.

    Seto menilai, sejak Viola masuk dan duduk sebagai ketua eksekutif badan pengeloka klub PSS Sleman itu, pihaknya merasakan ada banyak perubahan positif dalam tubuh manajemen perusahaan yang mengelola klub Laskar Sembada itu.

    "Saat CEO Viola masuk ada perubahan (positif), dan kami berharap perubahan perubahan itu berlanjut," ujar Seto dalam keterangan yang diterima Senin 19 Agustus 2019.

    Viola sendiri baru resmi menjabat CEO PSS per 18 Mei 2019 setelah berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham di Sleman, Yogyakarta. Sebelum memutuskan hengkang, sejumlah isu tak sedap sempat menerpa Viola. Yang paling santer soal belum dibayarkannya bonus pemain oleh manajemen.

    Seto menilai jika surat pengunduran diri Viola itu disetujui dan direstui dalam Rapat Umum Pemegang Saham PSS, maka artinya memang ada masalah serius. "Harapan saya CEO Viola tetap bertahan dan masalah masalah yang ada bisa dipecahkan bersama," ujar Seto.

    Meski demikian, Seto menuturkan apapun ke depan yang terjadi soal Viola, pihaknya tetap respek dan memberi dukungan padanya.

    Komisaris PT PSS, Soekeno, sebelumnya menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Viola. Namun pihaknya belum mengambil keputusan. “Kami tidak mau tergesa-gesa menentukan sikap. Kami akan berbicara dengan para pemegang saham dan pemangku kepentingan di Sleman,”ujar Soekeno.

    Soekeno yang sebelumnya menjadi CEO PT PSS juga mengatakan, keputusan Viola untuk mengundurkan diri itu sangat disayangkan. Namun, itu merupakan hak Viola dan PSS tetap akan bersemangat bergerak mengarungi kompetisi Liga 1.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.