Menpora Gagal Masuk Gelora Bung Tomo, DPRD akan Panggil Kadispora

Reporter:
Editor:

Hari Prasetyo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 25 Oktober 2019. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkot Surabaya langsung melakukan pengecekan stadion seusai kerusuhan. ANTARA/Zabur Karuru

    Foto udara Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 25 Oktober 2019. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkot Surabaya langsung melakukan pengecekan stadion seusai kerusuhan. ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - DPRD Kota Surabaya akan memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Surabaya, Afghani Wardhana, setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Zainuddin Amali, gagal masuk ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

    "Saya minta dewan memanggil Kadispora beserta pemangku kepentingan lainnya," kata anggota DPRD Kota Surabaya, Agoeng Prasodjo, saat mendampingi Menpora inspeksi mendadak di Stadion GBT di Surabaya, Minggu sore, 3 November 2019.

    Amali beserta rombongan melakukan inspeksi mendadak di Stadion GBT yang merupakan salah satu calon stadion Piala Dunia U-20 tahun 2021. Setelah diinformasikan stadion dalam keadaan terkunci, Menpora mendekati kerumunan wartawan dan melihat lobi dalam stadion dari balik pintu kaca. Tidak sampai 15 menit, Menpora meninggalkan lokasi untuk selanjutnya menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya.

    Agoeng menjelaskan bahwa Kadispora Jatim, Soepratomo, telah mencoba menghubungi Kadispora Surabaya, namun tidak ada jawaban, termasuk melalui whatsapp.

    Menurut dia, peristiwa ini adalah pelecehan karena niat Menpora melihat persiapan menjadi tuan rumah, termasuk mengamati kekurangan untuk kemudian dibenahi. Kadispora Kota Surabaya Afghani Wardhana ketika dikonfirmasi ANTARA melalui ponselnya belum menjawab, termasuk pesan whatsapp ke nomor pribadinya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.