PSSI Dinilai Lamban Selesaikan Larangan Polisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PSSI

    PSSI

    TEMPO Interaktif, Kediri - Juru bicara manajemen Persik Kediri Nurmuhyar mengeluhkan sikap Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia yang kurang responsif menyelesaikan larangan pertandingan antara Persik melawan Persebaya oleh Kepolisian Resor Kota Kediri.

    Hingga saat ini panitia pelaksana pertandingan Persik, menurut Nurmuhyar, hanya bisa menunggu langkah apa yang akan diambil PSSI pasca pelarangan kemarin (3/8).

    Hal ini semakin menyulitkan panitia pelaksana Persik untuk mencari lokasi lain atau tetap bertahan di Kediri. “Harusnya PSSI cepat memberikan solusi,” kata Nurmuhyar kepada Tempo, Rabu (4/8).

    Sejak pencabutan izin pertandingan oleh Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Mulya Hasudungan Ritonga, Selasa (3/9), pukul 13.30 WIB, panpel Persik langsung mengirimkan surat pemberitahuan kepada PSSI.

    Diharapkan dalam waktu cepat pengurus PSSI segera memberikan solusi atas larangan tersebut agar tidak merugikan tim.  Nurmuhyar juga membandingkan regulasi yang dipergunakan PSSI dengan Asian Football Confederation (AFC).

    Seluruh situasi, termasuk pembatalan pertandingan karena alasan keamanan langsung direspon oleh Security Advisor.

    Sehingga ketika petugas keamanan negara atau polisi menyatakan tidak kondusif, pengambil keputusannya tetap berada di tangan Security Advisor. “Inilah bedanya PSSI dengan luar negeri,” katanya.

    Sementara itu Ketua Umum Persik yang juga Wali Kota Kediri Samsul Ashar menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pembatalan pertandingan yang sedianya akan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri, Kamis (5/8). “Saya mohon maaf kepada seluruh korlap dan Persikmania,” kata Samsul Ashar.

    Kapolresta Kediri mengatakan salah satu alasan pencabutan izin tersebutyakni terjadinya insiden lempar batu yang dilakukan Aremania saat melintas dengan Kereta Api Matarmaja di Kediri, Senin (2/8) lalu.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.