Akbar: Nasib Nurdin Terserah Orang-orang PSSI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nurdin Halid. TEMPO/Imam Sukamto

    Nurdin Halid. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Akbar Faizal, Anggota DPR dari Partai Hanura, mengatakan, nasib Ketua Umum PSSI Nurdin Halid sepenuhnya berada di tangan pengurus dan anggota PSSI. Mencopot Nurdin dari jabatannya bukanlah hal mudah, meski telah mendapat kecaman dari banyak pihak.

    "Kalau ternyata para pemilik suara di PSSI masih menginginkan dia, entah karena apa, ya susah juga kita," kata Akbar ditemui di Gedung DPR, Senin (27/12). Tuntutan dari masyarakat yang menginginkan Nurdin mundur sebagai Ketua Umum PSSI muncul sejak awal penyelenggaraan turnamen sepak bola Piala AFF.

    Kecaman muncul dari mana-mana, khususnya pencinta sepak bola Tanah Air, melalui media jejaring sosial, maupun spanduk-spanduk yang dipajang di luar dan dalam Stadion Gelora Bung Karno.

    Tuntutan semakin deras ketika panitia tiket AFF tidak dapat mengelola penjualan tiket secara profesional, dan mengakibatkan antrian panjangan pembeli tiket di GBK beberapa hari terakhir.

    Puncak kekesalan masyarakat terjadi tadi malam ketika tim Garuda ditekuk timnas Malaysia dengan skor 3-0 ketika bertandang ke Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Hasil tersebut tentu menyulitkan langkah Indonesia meraih gelar juara Asia Tenggara pertama, meski pada pertandingan kedua akan diselenggarakan di Jakarta.

    Akbar mengatakan, pengurus PSSI, terutama ketuanya, haruslah dipegang oleh sosok yang profesional di bidang olah raga sepak bola. Dia tidak terlalu mempermasalahkan latar belakang sosok itu, apakah harus dari kalangan tertentu.

    "Tidak penting politisi atau tidak, tapi yang penting ngerti bola atau tidak," kata dia. Akbar menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan pimpinan federasi sepak bola itu secara internal. "Kita dengerin lah suara yang ada di PSSI itu seperti apa," ujarnya.

    MAHARDIKA SATRIA HADI
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.