Andi Mallarangeng: BOPI Harus Meminta Penjelasan dari LPI, ISL, dan PSSI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Andi Mallarangeng. TEMPO/Nurdiansah

    Andi Mallarangeng. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng berpesan kepada Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) agar tetap meminta penjelasan kepada semua pihak mengenai solusi persepakbolaan Indoneia, baik dari pihak Liga Primer Indonesia (LPI) maupun dari Liga Super Indonesia (ISL).

    "Dalam menangani persoalan ini, BOPI meminta penjelasan kepada kedua belah pihak baik LPI, ISL, dan PSSI. Kalau perlu mereka didudukkan bersama agar ada solusi yang lain, secara kekeluargaan demi kemajuan sepakbola Indonesia," kata Andi saat jumpa waratwan di kantornya, Kamis (6/1).

    Namun, lanjut Andi, apabila dalam pertemuan itu tidak tercapai keputusan secara kekeluargaan maka BOPI berhak membuat keputusan. Apapun keputusannya, Andi berjanji akan menghargainya. Pihak kepolisian juga akan menghargai keputusan BOPI.

    Baik LPI, ISL, PSSI, maupun pihak lain, kata Andi harus bisa sepakat untuk memajukan persepakbolaan Indonesia. "Jangan sampai mengganggu suasana sepakbola Indonesia yang bagus ini terganggu," kata mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

    Andi tidak ingin rasa kebersamaan nasionalisme luar biasa yang telah tercipta di masyarakat sejak bergulirnya Piala AFF kemarin hilang begitu saja karena kontrofersi urusan LPI, ISL, dan PSSI yang kini menjadi sorotan publik. "Sayang sekali kalau momentum itu tidak kita jadikan sebagai momentum kebangkitan untuk mempersiapkan prestasi kita ke depan," kata Andi.

    Saat ini, menurut Andi, kita harus mempersiapkan diri untuk SEA Games 2011 dan Pra Olimpiade dan Pra Piala Dunia. Prestasi yang baik ini diharapkan terus berlanjut sampai Juara SEA Games, Pra Olimpiade kalau perlu Pra Piala Dunia.

    RINA WIDIASTUTI
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.