Save Our Soccer Siap Sambangi BPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Emerson Yuntho (kedua kiri)saat jumpa pers di ICW, Jakarta (7/1). ANTARA/Reno Esnir

    Emerson Yuntho (kedua kiri)saat jumpa pers di ICW, Jakarta (7/1). ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Koalisi reformasi sepak bola nasional, Save Our Soccer, siap memenuhi permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuat permohonan audit keuangan PSSI. "Rencananya Jumat besok kami akan datang ke BPK," ujar Apung Widadi, anggota koalisi, Selasa (11/1).

    Aktivis Indonesia Corruption Watch ini mengatakan, ia akan meminta audit khusus terkait penggunaan anggaran PSSI selama lima tahun ke belakang. "Kami minta lima tahun terakhir, tapi kalau tidak ya minimal untuk tahun 2010 saja," ujarnya saat dihubungi Tempo.

    Alasannya, dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk induk olahraga sepak bola ini pada tahun lalu cukup besar. "Untuk 2010 itu sekitar Rp 20 miliar dan tahun ini, dalam RAPBN disebutkan Rp 80 miliar," ujarnya. Permintaan audit ini, menurut Apung, juga dilandasi kepedulian akan mandeknya prestasi persepakbolaan nasional. Sebab,  meskipun pemerintah sudah menggelontorkan dana sebegitu besar, sepak bola nasional tak juga menunjukkan tajinya. "Kami khawatir anggaran ini disalahgunakan," ujarnya.

    Mengenai indikasi adanya penyalahgunaan dana ini, Apung mengaku sedang melakukan investigasi. "Kami sedang investigasi dan dalami untuk apa saja anggaran ini digunakan," ujarnya.

    Sebelumnya, Save Our Soccer mendesak PSSI untuk membuka laporan keuangannya. Namun, permintaan ini tak dihiraukan. Koalisi yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan pecinta sepak bola nasional ini lantas mendesak BPK untuk memeriksa laporan keuangan PSSI. Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Ketua PSSI Nurdin Halid terkait pemberian tiket gratis pertandingan AFF Cup kepada sejumlah pejabat negara.

    Febriyan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.