TEMPO Interaktif, Semarang - Ketua Komisi D bidang olah raga DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan, mulai tahun ini, pihaknya akan mulai mengurangi anggaran untuk klub PSIS Semarang. “Sedikit demi sedikit harus dikurangi agar siap untuk mandiri,” ujar Supriyadi kepada Tempo, Senin (17/1).
Caranya, pada pembahasan APBD Perubahan 2011 nanti, tidak ada alokasi untuk PSIS. Tahun ini, melalui pos anggaran untuk KONI, PSIS mendapat suntikan dana dari APBD murni sebesar Rp 5 miliar. Tahun 2010, PSIS mendapat suntikan dana APBD sebesar Rp 6,2 miliar yang terbagi dua termin. Termin pertama melaui APBD murni Rp 5 miliar, termin kedua melalui APBD perubahan Rp 1,2 miliar.
Pada APBD perubahan tahun ini, Supriyadi yakin PSIS akan mengajukan bantuan dana lagi. “Tapi akan kami tolak,” ujarnya. Ke depan, Supriyadi berharap manajemen PSIS mampu menjadikan Laskar Mahesa Jenar sebagai klub yang mandiri dan profesional.
“Puluhan ribu pendukung PSIS bisa dijadikan peluang untuk menggaet sponsor dan pendapatan lainnya,” ujar politis muda PDI Perjuangan ini.
Meski demiakian dia mengaku, upaya menjadikan PSIS sebagai klub profesional masih membutuhkan waktu transisi. Oleh karenanya, kemungkinan besar penggunaan dana APBD tidak bisa langsung diberhentikan tahun depan. “Kecuali ada regulasi pemerintah yang memang melarang penggunaan APBD untuk klub sepak bola,” tandasnya.
Tahun sebelumnya, APBD diberikan kepada PSIS karena ada regulasi yang memperbolehkan, yakni Surat Edaran Mendagri Nomor 426/2010.
Ketua Umum PSIS yang juga Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro mengaku setuju dengan semangat menjadikan PSIS mandiri dan profesional. Namun, untuk menuju kearah itu, membutuhkan proses. “Belum bisa serta merta distop. Apalagi regulasi memperbolehkan,” ujarnya.
Sebagai bentuk upaya mengurangi ketergantungan terhadap APBD, menurut Soemarmo, pihaknya hanya mematok APBD untuk PSIS hanya Rp 5 miliar. Padahal, pada musim ini membutuhkan belasan miliar. Namun dia membatasi anggaran PSIS hanya Rp 8 miliar. “Kekurangan Rp 3 miliar harus cari sendiri,” ujarnya. “Tak perlu ngongso. Rp 8 miliar harus cukup”.
sohirin
