PSSI Hapus Pembatasan Belanja Klub  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keputusan-keputusanyang diambilsering diralat.

    Keputusan-keputusanyang diambilsering diralat.

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) membatalkan aturan yang mengatur pembatasan belanja klub dan gaji pemain. Klub kini bebas membelanjakan uang mereka tanpa takut kena sanksi.

    "Kami akan bebaskan klub, terserah klub mau membelanjakan uang mereka berapa. Gaji maksimal pemain juga diserahkan ke klub. Jadi terserah mereka," kata Ketua Komite Kompetisi Sihar Sitorus ketika dihubungi, Ahad, 2 Oktober 2011.

    Semula, PSSI akan menerapkan budgeting cup (batas belanja klub selama semusim) sebesar Rp 15 miliar. Dengan adanya ketentuan ini, klub-klub peserta kompetisi diharap tak jor-joran membeli pemain. Dengan begitu, risiko klub bangkrut di tengah kompetisi bisa diminimalisasi.

    Selain itu, PSSI juga menginginkan gaji pemain dibatasi tak lebih dari Rp 500 juta per musim. Alasannya sama: agar klub tak bangkrut di tengah jalan. Namun dua aturan ini batal disahkan. Rapat Komite Eksekutif PSSI di Hotel Sahid, Kamis malam lalu, membebaskan klub mengatur sendiri belanja dan gaji pemain mereka.

    Sihar mengatakan pembatalan aturan batas belanja klub dan gaji pemain tersebut karena peserta rapat tak menemukan referensi yang bisa dijadikan patokan berapa idealnya batas belanja klub dan gaji pemain. "Kami belum ada referensi untuk angkanya harus berapa," kata Sihar.

    Sementara untuk pemain asing, ketentuan 3+1 tetap berlaku. Artinya, setiap klub hanya boleh mengontrak maksimal 3 pemain non-Asia (Eropa, Afrika, dan Amerika) dan 1 pemain Asia. "Untuk ketentuan batas pemain asing ini tetap diberlakukan," katanya.

    Kompetisi sendiri dijadwalkan bergulir 15 Oktober mendatang. Kompetisi akan diikuti 24 klub, yakni 14 klub dari kompetisi musim lalu (ISL), 4 klub promosi dari Divisi Utama, dan 6 klub tambahan. Jumlah peserta kompetisi ini diputuskan dalam rapat Komite Exco, Kamis malam lalu.

    DWI RIYANTO AGUSTIAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.