Musdalub PSSI Sulawesi Selatan Dinilai Menyalahi Statuta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan karyawan PT. Freeport Indonesia melakukan longmarch ketika menggelar aksi unjuk rasa di Terminal Bis Gorong-gorong Timika, Papua, (10/10). ANTARA/Husyen Abdillah

    Ribuan karyawan PT. Freeport Indonesia melakukan longmarch ketika menggelar aksi unjuk rasa di Terminal Bis Gorong-gorong Timika, Papua, (10/10). ANTARA/Husyen Abdillah

    TEMPO Interaktif, Makassar - Musyawarah daerah luar biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulawesi Selatan beberapa hari lalu dianggap telah menyalahi statuta organisasi. Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Tondo Widodo mengatakan penyelenggaraan musdalub harus sesuai prosedur organisasi.

    “Syarat utama menyelenggarakan musdalub adalah harus dihadiri oleh pengurus PSSI Pusat,” Kata Tondo, Selasa, 11 Oktober 2011. Menurut Tondo, jika tanpa adanya kehadiran dari pengurus PSSI Pusat, maka bisa dikatakan musyawarah tersebut tidak sah. “Tidak boleh dilaksanakan, apalagi tanpa izin dari organisasi pusat,” ujar Tondo.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Tri Goestoro mengatakan, musdalub tidak ada izin resmi dari PSSI pusat. Musdalub untuk menggulingkan kepemimpinan Kadir Halid memang tidak dihadiri oleh satupun pengurus dari PSSI Pusat.

    Pelaksana Tugas Ketua PSSI Sulawesi Selatan Abubakar Wasahua mengatakan, musdalub tersebut ilegal. “Dengan alasan apapun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan,” kata Abubakar. Abubakar menilai, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pedoman organisasi dalam penyelenggaraan musdalub tersebut.

    Di antaranya tidak hadirnya pengurus pusat PSSI dan beberapa cabang PSSI dianggap tidak berhak hadir dan memberikan suara dalam musyawarah tersebut. "Ini lucu karena beberapa yang mewakili daerah di musyawarah itu bukan pengurus cabang PSSI,” tambah Abubakar. Cabang-cabang yang dimaksud diantaranya Wajo, Tana Toraja, Luwuk Utara, Palopo, dan Luwuk Timur.

    Abubakar menekankan bahwa pelaksana musdalub telah melakukan pelanggaran luar biasa. Hal tersebut terkait dengan stempel yang digunakan dinilai palsu. Sebab, stempel yang asli dipegang oleh pengurus PSSI yang resmi.

    Menurut dia, pelaksanaan musdalub tersebut terkesan dipaksakan. Alasannya, tidak ada hal krusial yang terjadi di kepengurusan. Diduga penyebabnya adalah masalah internal di tubuh kepengurusan. Tuduhan pengusung PSSI tandingan mengenai tidak terlaksananya program kerja sebagai alasan utama “kudeta” terhadap Kadir Halid ditampik oleh Abubakar.

    “Koordinasi dengan pengurus cabang rutin dilakukan dan penataran instruktur perwasitan juga telah dilaksanakan. Intinya program kerja tetap terlaksana,” tutur Abubakar.

    Ketua Panitia Musyawarah Daerah Luar Biasa PSSI, Syamsir Ali, mengatakan musyawarah tersebut sudah sah. Pengurus-pengurus yang datang dari cabang merupakan utusan dan telah diberi mandat dari ketua cabang masing-masing daerah. Sedangkan mengenai izin dari PSSI Pusat, pada tanggal 21 September lalu, beberapa pengurus cabang, termasuk Syamsir Ali, telah mendatangi PSSI pusat untuk menyampaikan rencana pelaksanaan musdalub.

    Musdalub PSSI Sulawesi Selatan yang dihelat pada tanggal 8-9 Oktober 2011 melahirkan organisasi PSSI tandingan Sulawesi Selatan. Ilham Noer Toadji terpilih secara aklamasi untuk memimpin PSSI tandingan tersebut. Anggota DPRD Provinsi Sulsel menyatakan baru akan memulai aktivitas dari jabatan barunya tersebut setelah disahkan oleh pengurus pusat PSSI. “Saya baru akan bekerja setelah ada pengesahan PSSI Pusat.

    ISMIRA SYAHRIR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Merawat Lidah Mertua, Tanaman Hias yang Sedang Digemari

    Saat ini banyak orang yang sedang hobi memelihara tanaman hias. Termasuk tanaman Lidah Mertua. Bagai cara merawatnya?