Djohar Arifin Dilaporkan Balik ke Komite Etik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Djohar Arifin Husin. TEMPO/Amston Probel

    Djohar Arifin Husin. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Empat anggota Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melaporkan balik Ketua Umum PSSI Djohar Arifin ke Komite Etik PSSI. Mereka menuding Djohar-lah penyebab semua kekacauan di tubuh PSSI dan kompetisi.

    "Sebenarnya sudah kami masukkan laporannya ke Komite Etik akhir November lalu, tapi sampai saat ini dia tidak pernah dipanggil menghadap ke Komite Etik," kata anggota Komite Eksekutif, Erwin Dwi Budiawan, di kantor PSSI, Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 5 Desember 2011.

    Djohar, kata Erwin, telah menabrak sejumlah aturan yang ditetapkan dalam kongres Bali. Kongres, Erwin mencontohkan, mengamanatkan pengurus PSSI untuk menggulirkan Liga Super Indonesia (LSI) dengan PT Liga sebagai operatornya.

    Namun, ketentuan ini dilanggar Djohar Arifin dengan membubarkan PT Liga Indonesia dan membuat kompetisi baru bernama Liga Prima Indonesia (LPI). Hal inilah yang membuat empat anggota Komite Eksekutif, yaitu Erwin, La Nyalla Mattalitti, Tonny Aprilani, dan Roberto Rouw, melaporkan Djohar ke Komite Etik.

    La Nyalla Mattalitti mengatakan, kisruh kompetisi bermula dari upaya Djohar Arifin dan sejumlah pengurus PSSI mengutak-atik hasil kongres Bali. "Padahal kongres Solo (pelantikkan Djohar) tak memberi amanat mereka membuat program baru," katanya.

    Empat anggota Komite Eksekutif ini sebelumnya dipanggil Majelis Etik PSSI pekan lalu. Namun, hanya Roberto Rouw yang memenuhi panggilan. Tiga anggota lainnya dipanggil ulang Selasa besok. Namun mereka memastikan tak akan memenuhi panggilan tersebut.

    Pemanggilan mereka terkait surat yang mereka layangkan ke Induk Sepak Bola Asia (AFC) 14 Oktober lalu. Melalui surat tersebut, mereka melaporkan sejumlah kebijakan yang diambil Djohar Arifin yang dianggap melanggar statuta dan hasil kongres di Bali. Djohar yang kebakaran jenggot lalu melaporkan mereka ke Komite Etik PSSI.

    DWI RIYANTO AGUSTIAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.