Alasan Hukum Persib Gugat Putusan PSSI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Persib Bandung. ANTARA/Agus Bebeng

    Persib Bandung. ANTARA/Agus Bebeng

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Hasil rapat komisaris dan jajaran PT Persib pun memutuskan untuk melakukan somasi dan banding atas keputusan yang antara lain menghukum Persib dengan denda Rp 1 miliar dan degradasi ke Divisi Utama itu.

    "Keputusan sanksi buat kami itu mengabaikan hak administratif kami dan tanpa didasari bukti-bukti yang kuat," ujar Direktur PT Persib M. Farhan kala dihubungi Selasa, 13 Desember 2011 tengah malam. "Kami juga merasa diperlakukan tidak adil oleh PSSI karena seolah kami yang harus menanggung hukuman paling berat."

    Menurut Farhan, keputusan Komisi Disiplin tersebut dilakukan secara sepihak. Sebab, Persib, misalnya, selama ini tak pernah diundang untuk menghadiri dan dimintai penjelasan dalam sidang Komisi Disiplin.

    Selain itu, lanjut Farhan, isi surat keputusan tersebut juga sama sekali tak menyinggung tentang hak dan peluang banding bagi Persib. "Dalam surat itu, misalnya, tidak tertulis bahwa "Persib berhak melakukan banding". Meskipun kami tetap akan melakukan banding ke Komisi Banding PSSI yang memang merupakan hak kami," katanya.

    Keputusan PSSI yang dinyatakan berlaku sejak ditetapkan Komisi Disiplin per tanggal 9 Desember 2011, menurut Farhan, juga tanpa didasari bukti-bukti. Ia mencontohkan soal alasan Komisi Disiplin bahwa sanksi dijatuhkan lantaran Persib sudah menggelar laga pembuka Liga Prima Indonesia pada 15 Oktober 2011 melawan Semen Padang di Bandung.

    "Padahal pertandingan itu kami gelar karena paksaan PSSI untuk menghindari sanksi dari AFC (badan tertinggi sepak bola Asia) terhadap Indonesia, sementara klub lain tidak ada yang mau menggelarnya," ungkapnya.

    Padahal, lanjut Farhan, laga pembuka tersebut juga dilakukan tanpa kelengkapan berkas administratif keabsahan pertandingan yang harusnya diterbitkan PSSI. "Tanpa manual Liga, tanpa surat pengesahan pemain baru dan pemain asing, tanpa surat penunjukan penyelenggara dan perangkat pertandingan," katanya.

    Parahnya lagi, berkas-berkas administratif itu tetap absen hingga jadwal Liga Prima laga kedua Persib melawan Mitra Kukar pada 26 November yang akhirnya dibatalkan. Juga saat menjelang jadwal laga ketiga Persib kontra Bontang FC pada 29 November.

    "Soal itu jugalah yang kemudian mendorong kami untuk meninggalkan Liga Prima dan memilih Liga Super karena kami menilai penyelenggara Liga Prima tidak kompeten untuk menggelar Liga," imbuh Farhan.

    Maung Bandung juga membantah telah menerima kompensasi dana tunai dari penyelenggara Liga Prima, PT Liga Prima Indonesia Sportindo. Persib, kata Farhan, sejauh ini cuma menerima bantuan bola sepak buat latihan yang juga akan segera dikembalikan ke PT Liga Prima.

    "Sejak pimpinan dan pengurus PSSI sekarang berkuasa, mulai bulan Agustus sampai November, kami tidak pernah terima dana tunai yang katanya sebesar Rp 250 juta dari PT LPIS," ujar Farhan.

    "Kalau memang ada, ya silakan tunjukkan dan buktikan, dari mana itu hitungannya, mana bukti transfer dan tanda serah terimanya," katanya.

    Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada delapan klub yang dinilai mangkir dari kompetisi resmi di bawah PSSI. Dari delapan klub itu, Persib Bandung menjadi klub yang menerima sanksi denda paling besar, yaitu Rp 1 miliar.

    Selain itu, Persib dijatuhi sanksi diskualifikasi dari Indonesia Premier League musim 2011/2012 dan degradasi ke Divisi Utama untuk musim 2012/2013. Juga harus mengembalikan kompensasi dana yang sudah diterima dari PT Liga Prima Sportindo Indonesia dan larangan melakukan transfer di musim 2011/2012.

    ERICK P. HARDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.