PSSI Ancam Beri Sanksi Peserta Rapat Akbar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada klub-klub atau pengurus PSSI tingkat provinsi yang nekat menghadiri rapat akbar yang akan digelar Ahad, 18 Desember 2011. PSSI menilai rapat tersebut bukan agenda resmi PSSI.

    "Kami sudah mengedarkan surat untuk memberi tahu bahwa rapat akbar itu bukan kegiatan PSSI. Kalau hasil rapat itu melanggar statuta, akan ditindaklanjuti, akan ada sanksi. Kami serahkan pada Komisi Disiplin atau Komite Etik," kata Direktur Legal PSSI Rudy Finantha di kantor PSSI, Kawasan Gelora Bung Karno, Kamis, 15 Desember 2011.

    Rapat akbar yang digelar para pengurus PSSI tingkat provinsi itu rencananya berlangsung Ahad di Jakarta. Mereka mengklaim rapat tersebut didukung 29 pengurus tingkat provinsi. Rapat itu untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum PSSI Djohar Arifin yang dianggap banyak melanggar statuta.

    Rudy menilai klaim mereka bahwa rapat akan dihadiri 29 pengurus PSSI tingkat provinsi tak benar. Sebab, kata dia, PSSI telah mengecek langsung informasi tersebut. Mereka yang akan hadir di rapat akbar itu, kata Rudy, bukan pengurus PSSI tingkat provinsi. "Kalaupun pengurus, dia tidak punya hak mewakili provinsi," katanya.

    PSSI sendiri, Rudy melanjutkan, akan menggelar pertemuan dengan para pengurus PSSI tingkat provinsi di Semarang, besok. Sebanyak 17 pengurus PSSI tingkat provinsi kemungkinan hadir dalam acara pembukaan kompetisi amatir Divisi I ini.

    Rudy menyesalkan tindakan sejumlah pihak yang mengklaim sebagai anggota PSSI lalu berniat menggelar rapat akbar. PSSI, kata dia, telah mengetahui rapat tersebut sebagai persiapan untuk menggulirkan kongres luar biasa (KLB). "Kami tidak anti KLB sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi," kata dia.

    Persoalan yang membelit PSSI saat ini, Rudy melanjutkan, seharusnya diselesaikan lewat badan arbitrase atau melalui kongres. Untuk itu badan arbitrase bisa segera dibentuk. "Bukan dibawa ke rapat akbar," katanya.

    DWI RIYANTO AGUSTIAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.