PSSI Kembali Hukum Tiga Klub  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sriwijaya FC. ANTARA/Feny

    Sriwijaya FC. ANTARA/Feny

    TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kembali memberi sanksi kepada tiga klub yang membelot dari kompetisi Indonesia Premier League (IPL) dan Divisi Utama. Sebelumnya, sebanyak 10 klub yang ngotot bermain di Liga Super (ISL) telah dijatuhi sanksi.

    "Dalam sidang malam tadi, kami telah sepakat memberikan hukuman kepada tiga klub, yaitu Sriwijaya FC, Persita Tengerang, dan PSIM Yogyakarta," kata Wakil Ketua Komisi Disiplin PSSI, Catur Agus Saptono, dalam jumpa pers di kantor PSSI, Rabu, 21 Desember 2011.

    Sriwijaya FC mendapat hukuman karena menolak bertanding melawan Persebaya Surabaya pada 17 Desember lalu dalam laga Indonesia Premier League. Untuk itu, kata Catur, Komisi Disiplin memberi sanksi berupa denda Rp 500 juta dan mendegradasi klub tersebut ke Divisi Utama pada kompetisi musim depan.

    Selain itu, Sriwijaya FC juga otomatis terdiskualifikasi dari kompetisi Indonesia Premier League dan dilarang melakukan transfer pemain ke mana pun selama kompetisi 2011/2012.

    Adapun Persita Tangerang dan PSIM Yogyakarta mendapat hukuman karena keduanya bermain di Divisi Utama Liga Indonesia Super League. Kedua klub ini mendapat denda masing-masing Rp 250 juta dan didegradasi ke Divisi 1 pada kompetisi musim depan. "Mereka punya waktu tiga hari untuk banding," katanya.

    Sebelumnya, Komisi Disiplin juga telah memberi sanksi kepada 10 klub yang tetap ngotot bermain di Liga Super. Mereka adalah Persidafon Dafonsoro, Persiwa Wamena, Persela Lamongan, Mitra Kukar, Persisam Samarinda, Persiba Balikpapan, PSPS Pekan Baru, Deltras Sidoarjo, Pelita Jaya, dan Persib Bandung.

    Tiga dari klub-klub yang mendapat sanksi tersebut, kata Catur, saat ini telah mengajukan banding, yaitu Persib Bandung, Persela Lamongan, dan Deltras Sidoarjo. Pengajuan banding ketiganya masih dalam proses Komite Banding. "Itu bukan domain Komisi Disiplin lagi," kata Catur.

    DWI RIYANTO AGUSTIAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.