Bekukan PSSI, Djohar Dinilai Tidak Bijaksana  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • djohan

    djohan

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Langkah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang membekukan sejumlah Pengurus Provinsi PSSI dinilai sebagai bentuk ketidakbijaksanaan yang tecermin dalam kepemimpinan Djohar Arifin.  Ketua Komite Olaharga Nasional Indonesia (KONI) DI Yogyakarta, GBPH Prabukusumo, menilai masih ada banyak cara untuk menyelesaikan persoalan yang tengah melanda PSSI saat ini.

    “Kalau langsung pembekuan, itu sangat kurang bijaksana. Bisa mematikan kreativitas dan malah akan semakin memperuncing konflik dalam tubuh PSSI,” kata Prabukusumo, Selasa, 31 Januari 2012.

    Prabu menilai, dalam polemik ini seharusnya PSSI bersikap dewasa dengan membuka ruang dialog antarpengurus. Bukan mengulangi kesalahan PSSI sebelumnya yang cenderung tertutup.

    Wong banyak cara dilakukan, kenapa tidak diajak ngomong dulu. Bagi pengurus mungkin kebijakan itu seperti biasa. Tapi bagi publik, pemain, dan pelatih, itu apa tidak dipikirkan? Kan belum tentu mereka salah,’’ kata dia.

    Prabu menyarankan persoalan dipecahkan lewat jalur arbitrase, yakni Badan Arbitrase Olahraga Nasional. “KONI pusat dan Kemenpora juga bisa dilibatkan sebagai fasilitator,” kata dia. Soal pembekuan yang dilakukan oleh PSSI Pusat kemarin, kepengurusan yang dibekukan adalah mereka yang ikut Rapat Akbar Sepak Bola Nasional (RASN) pada 18 Desember 2011.

    Ketua Pengcab PSSI Bantul, Idham Samawi, ditunjuk PSSI untuk mengambil alih sementara kepemimpinan Pengprov PSSI DIY yang saat ini dipegang Ismangoen. “Saya pertimbangkan dulu soal itu karena kan semua ada mekanismenya,” kata Idham di Puro Pakualaman. Idham menilai, konflk PSSI yang tak kunjung padam di pusat merupakan hal yang sangat disayangkan karena telah mengorbankan publik, pemain, dan klub.

    PRIBADI WICAKSONO.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.