DPR Minta KONI Temui Arifin Panigoro

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tono Suratman. ANTARA

    Tono Suratman. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menilai upaya rekonsiliasi terkait kisruh pengelolaan sepak bola di Tanah Air belum tuntas. Dewan meminta pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia tidak hanya mempertemukan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin dengan mantan pengurus, Nirwan Dermawan Bakrie.

    "Tidak cukup hanya kedua pihak itu saja. Saya rasa Pak Arifin Panigoro pun harus dipertemukan untuk berkomunikasi dengan mereka," kata anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar, Zulfadli, dalam rapat kerja Komisi X bersama Menteri Pemuda dan Olahraga serta KONI/KOI, Selasa malam, 7 Februari 2012.

    Zulfadli mengatakan pendekatan terhadap Arifin Panigoro bisa mempercepat munculnya solusi. "Saya kira (masalah) akan selesai jika Pak Arifin dan Pak Nirwan ketemu," ucapnya.

    Kisruh yang terjadi di PSSI terus memanas akibat terjadinya dualisme liga dalam sepak bola Indonesia, yaitu Liga Prima Indonesia (LPI) yang merupakan liga resmi PSSI dan Liga Super Indonesia (LSI) yang dinyatalan ilegal. Arifin Panigoro merupakan penggagas LPI, sedangkan Nirwan merupakan penggagas LSI.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum KONI Tono Suratman menyatakan akan berusaha untuk mempertemukan keduanya. "Kalau memungkinkan dan mereka mau, pasti akan dipertemukan. Saya akan berusaha," kata Tono, seusai mengikuti rapat tersebut.

    Tono mengaku upaya rekonsiliasi yang dilakukan KONI dengan mempertemukan kedua tokoh itu saat ini sudah memberikan titik terang untuk penyelesaian konflik PSSI. Menurut Tono, pertemuan antara Djohar dan Nirwan, yang dilakukan pada Rabu malam pekan lalu dan berlangsung selama dua jam, disambut positif oleh keduanya.

    "Sudah ada sinyal positif antara keduanya. Mereka mengatakan akan membahas ini secara serius karena untuk masa depan sepak bola Indonesia," kata Tono.

    ANGGA SUKMA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.