PSSI Ingin FIFA Hargai Proses Rekonsiliasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin dan Wakil Ketua Umum PSSI Farid Rahman mempersilahkan peserta untuk berbicara  dalam kongres hari kedua dimulai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (18/3). ANTARA/ IPL/Arif Ariadi

    Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin dan Wakil Ketua Umum PSSI Farid Rahman mempersilahkan peserta untuk berbicara dalam kongres hari kedua dimulai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (18/3). ANTARA/ IPL/Arif Ariadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berharap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menghargai proses rekonsiliasi yang sedang diupayakan PSSI terhadap klub-klub Liga Super Indonesia (ISL).

    Menurut Sekretaris Jenderal PSSI, Tri Goestoro, sampai saat ini titik temu rekonsiliasi memang belum tercapai, tapi upaya penyelesaian masih terus dilakukan. "Kalau diberi waktu tambahan mudah-mudahan bisa selesai," kata Tri Goestoro di kantor PSSI, Senin, 26 Maret 2012.

    Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) sebelumnya menyatakan akan meminta FIFA agar memberi tambahan waktu kepada PSSI untuk menyelesaikan konflik internal. Permintaan itu juga telah disampaikan AFC ke FIFA dan akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif FIFA hari ini waktu Zurich, Swiss.

    ''Mungkin nanti malam waktu Indonesia kami sudah mendapatkan hasil. Semoga FIFA juga tidak kaku dalam memandang kasus ini," Tri menuturkan.

    Terkait dengan kemungkinan sanksi yang jatuh ke Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, Hadiyandra, percaya FIFA tidak akan menjatuhkan sanksi. "Kami sudah jelaskan kepada FIFA bahwa kami sudah berupaya melakukan rekonsiliasi. Tapi ternyata memang belum membuahkan hasil. Halangannya tidak di kami," kata Hadiyandra.

    Lebih lanjut Tri Goestoro mengungkapkan bahwa upaya rekonsiliasi lanjutan akan dilakukan pada Kamis depan dengan memanggil 13 klub ISL. "Kami sekarang kembali coba membangun komunikasi. Banyak cara yang akan kami lakukan. Tidak ada tenggat kepada mereka," kata Tri.

    ARIE FIRDAUS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.