PSSI Pecat 15 Klub ISL  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta--Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akhirnya menjatuhkan sanksi kepada 15 klub Liga Super Indonesia yang tak menggunakan kesempatan untuk kembali ke yurisdiksi PSSI. Sanksi itu berupa pemberhentian mereka dari keanggotaan PSSI hingga kongres berikutnya dilaksanakan. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Sekretaris Jenderal PSSI Saleh Ismail Mukadar seusai rapat Komite Eksekutif PSSI, Selasa, 22 Januari 2013, di kantor PSSI, Jakarta.

    Saleh menjelaskan, sebanyak 15 klub itu diberi sanksi lantaran hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu 9 Januari 2013, mereka tidak juga kembali ke bawah yurisdiksi PSSI. "Kesempatan itu diberikan sejak Kongres Luar Biasa di Palangkaraya," kata Saleh.

    Namun, hingga lewat batas waktu, Saleh mengatakan, klub-klub itu tidak juga kembali. Sedangkan 3 klub lain di Liga Super itu, kata Saleh, masih diverifikasi ulang. "Saya tidak hafal nama-namanya," ujar dia.

    Selain 15 klub itu, 27 klub divisi utama juga diberi sanksi yang sama. Sedangkan satu klub divisi utama, yaitu Mojokerto Putra, diberi pengampunan. "Hari ini mereka telah mengajukan diri untuk kembali ke bawah yurisdiksi PSSI," kata Saleh.

    Menurut Saleh, setelah keputusan ini, PSSI tidak akan berhubungan lagi dengan klub-klub itu. "Mau apa pun silakan. Kami tidak pernah lagi mengurus mereka," kata dia. Saleh mengatakan, keputusan diambil hari ini sesuai dengan statuta PSSI.

    Sekalipun begitu, kesempatan bagi klub-klub yang diberi sanksi itu, kata Saleh, masih ada. "Kalau mereka memohon pengampunan dan kemudian kembali ke bawah yurisdiksi kami, Komite Eksekutif bisa rapat dan mencabut sanksi itu," kata Saleh. Simak berita kisruh PSSI.

    GADI MAKITAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah KLB Partai Demokrat, Apa Kata AD/ART?

    Sejumlah kader ngotot melaksanakan KLB Partai Demokrat. Kubu AHY mengatakan bahwa pelaksanaan itu ilegal. Pasal-pasal AD/ART Partai dapat menjelaskan.