Persebaya 1927 Gugat Persebaya Divisi Utama

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Persebaya Surabaya. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Persebaya Surabaya. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Surabaya - Meski hasil Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah diakui FIFA, tidak otomatis permasalahan di bawah selesai. Yang terbaru, klub Persebaya Surabaya 1927 melayangkan gugatan ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) terkait dengan dualisme nama klub tersebut.

    Komisaris Utama PT Persebaya Indonesia, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan seharusnya Persebaya 1927-lah yang lebih berhak diundang ke KLB karena selama ini mereka mengikuti kompetisi resmi yang diakui PSSI. Namun, Saleh kecewa karena yang diundang ke forum tertinggi organisasi itu justru Persebaya Divisi Utama.

    Saleh semakin gusar karena hasil KLB malah mengakomodasi kepentingan klub-klub yang berkompetisi di bawah PT Liga Indonesia. Persebaya 1927 yang secara historis lebih diakui masyarakat, kata dia, justru terancam keberadaanya. “Bagaimana logikanya klub yang dibentuk secara dadakan bisa diundang ke kongres dan mendapat pengakuan begitu besar,” kata Saleh kepada Tempo, Selasa, 26 Maret 2013.

    Menurut Saleh, tujuan dirinya menggugat Persebaya Divisi Utama ke BAKI ada tiga. Pertama agar diketahui siapa yang lebih berhak menjadi anggota PSSI. Kedua, siapa yang lebih berhak menggunakan nama Persebaya. Ketiga, meminta pengadilan membubarkan Persebaya Divisi Utama dan atau menggunakan nama lain selain Persebaya.

    Konsep penyatuan liga seperti yang diputuskan dalam KLB, menurut Saleh, juga dinilai tidak fair karena semangatnya justru ingin menyingkirkan keberadaan klub-klub yang berkompetisi di bawah bendera IPL. ‘Konsep itu harus dilawan karena KLB seharusnya menjadi jembatan unifikasi liga yang lebih baik,” kata dia.

    Dihubungi terpisah, manajer Persebaya Divisi Utama Bambang Pramukantono enggan berkomentar banyak menanggapi gugatan Saleh. Menurut Bambang, seluruh keputusan tentang unifikasi liga telah disepakati peserta KLB. “Karena masalah hukum bukan domain saya, saya mengacunya, ya, ke keputusan KLB saja,” kata dia.

    KUKUH S WIBOWO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto