Soal Unifikasi Liga, Arema LPI Nilai PSSI Tak Adil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arema Indonesia versi Liga Prima Indonesia (LPI) berlatih di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jumat (10/2). TEMPO/Abdi Purnomo

    Arema Indonesia versi Liga Prima Indonesia (LPI) berlatih di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jumat (10/2). TEMPO/Abdi Purnomo

    TEMPO.CO, Malang - Nasib klub-klub yang bermain di Liga Prima Indonesia kian tak pasti terkait dengan hasil Kongres Luar Biasa PSSI 17 Maret lalu tentang unifikasi liga. Dalam keputusannya, penyatuan liga versi KLB adalah menampung 18 tim dari Liga Super Indonesia dan hanya empat tim dari LPI. Belum lagi nasib klub-klub ganda yang ikut bermain di kompetisi LSI dan LPI. Hasil KLB PSSI hanya mengakui klub-klub yang bermain di Liga Super.

    Salah satu yang gundah adalah Arema yang bermain di LPI. Jika terjadi unifikasi liga, dipastikan Arema LPI bakal tersingkir karena PSSI lewat komite eksekutifnya hanya mengakui Arema Cronous yang bermain di Liga Super.

    Kuasa hukum Arema LPI, Erpin Yuliono, mengatakan keputusan itu sangat tidak adil. ”Akan ada upaya hukum bila Arema benar-benar dicoret mengikuti kompetisi musim depan. Karena kami ditolak terkait masalah dualisme, maka upaya hukum yang akan kami pakai ditujukan ke tetangga sebelah (Arema Cronous),” kata Erpin, Jumat, 12 April 2013.

    Ia mengatakan Arema Indonesia sangat siap beradu legalitas lagi dengan Arema Cronous di pengadilan. Sebelumnya, pada November 2011, Arema Indonesia menggugat keabsahan legalitas Arema Cronous di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasilnya, Arema Indonesialah yang dianggap sah menggunakan nama dan logo Arema.

    Selain menempuh upaya hukum, Arema akan melaporkan nasibnya ke Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Erpin menegaskan bahwa legalitas Arema LPI diakui FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

    “Kalau tidak diakui FIFA dan AFC, mustahil kami bisa bermain di Piala AFC Cup tahun lalu. Ibaratnya, secara fakta hukum, kami ini yang punya BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) dan STNK (surat tanda nomor kendaraan), tapi ada orang lain yang tanpa izin menggunakannya. Sekarang kami dicaci-maki, tapi suatu saat Aremania (suporter Arema) dan publik Malang Raya tahu siapa yang benar,” kata Erpin.

    ABDI PURMONO

    Topik Terhangat:
    Sprindik KPK
    | Partai Demokrat | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

    Terpopuler
    Pejabat DKI Mundur, Meninggalkan Jokowi

    Cara Pargono Memeras Asep Hendro

    Akun @IstanaRakyat Di-bully Tweep

    Pilihan 2014 Cuma Mega, Prabowo, dan Ical

    DPRD Jakarta Tuding Jokowi Sebabkan Pejabat Mundur

    Kubu Raffi Ahmad Ancam Pidanakan Dokter BNN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.