Siap Berdamai dengan PSSI, Kemenpora Ajukan Syarat Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S. Dewabroto (tengah) didampingi Sekjen PSSI Joko Driyono (kedua kiri) dan Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Noor Aman (kanan) dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, 23 Februari 2015. ANTARA FOTO

    Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S. Dewabroto (tengah) didampingi Sekjen PSSI Joko Driyono (kedua kiri) dan Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Noor Aman (kanan) dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, 23 Februari 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan lembaganya membuka peluang rekonsiliasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut dia, perdamaian antara PSSI dan Kemenpora bisa segera terwujud asalkan rekonsiliasi dilandasi dengan semangat pembenahan sepak bola di Tanah Air.

    "Walaupun saat ini proses banding masih terus berjalan, namun peluang rekonsiliasi akan tetap terbuka," ujar Gatot ketika dihubungi Tempo, Kamis, 23 Juli 2015.

    Gatot menjelaskan, banyak pihak akan mendukung perdamaian antara Kemenpora dan PSSI jika rekonsiliasi tersebut dilandasi semangat pembenahan sepak bola. "Saya rasa banyak pihak yang memiliki sudut pandang berseberangan dengan kami pun akan mendukung perdamaian demi pembenahan sepak bola di Tanah Air," katanya.

    Gatot menuturkan, sejak pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa lalu, 14 Juli, hingga saat ini, belum ada pembicaraan antara PSSI dengan Kemenpora. Namun menurut dia, inisiatif perdamaian, bisa dimulai baik dari Kemenpora maupun PSSI.

    Selasa lalu, Majelis HakimPTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan PSSI terhadap Kemenpora. Menurut ketua majelis hakim Ujang Abdullah, Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang membekukan kegiatan PSSI tidak sah.

    Selain membatalkan SK Menpora, majelis hakim mengatakan putusan sela yang terbit pada 25 Mei lalu berkekuatan hukum tetap hingga ada putusan pengadilan yang mencabutnya. Tak hanya itu, berdasarkan putusan akhir tersebut, majelis hakim menghukum Menpora membayar biaya perkara sebesar Rp 277 ribu.

    Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan, sebelumnya, mengatakan lembaganya sangat terbuka dengan opsi perdamaian meski Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan lembaganya.

    Bahkan, untuk memuluskan jalannya perdamaian, PSSI, ucap dia, telah membuat konsep cooperation agreement. "Sudahlah kita duduk bersama, untuk mengakhiri perdebatan ini. Perdebatan ini tak produktif untuk perkembangan sepakbola," ujar Aristo saat itu.

    GANGSAR PARIKESIT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Merawat Lidah Mertua, Tanaman Hias yang Sedang Digemari

    Saat ini banyak orang yang sedang hobi memelihara tanaman hias. Termasuk tanaman Lidah Mertua. Bagai cara merawatnya?