TEMPO.CO, Jakarta - Setelah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin, 2 November 2015, delegasi bersama Federasi Internasional Asosiasi Sepak Bola (FIFA) dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan sepak bola Indonesia, di antaranya Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI), Asosiasi Pemain Sepak Bola Nasional Indonesia (APSNI), PT Liga Indonesia, dan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI. Pertemuan itu diadakan di kantor Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Selasa, 3 November 2015.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan James Johnson, Manajer Senior Asosiasi Anggota FIFA Asia-Pasifik, Sekretaris Jenderal PSSI, Azwan Karim, hadir di setiap pertemuan itu. Azwan kemudian menunjukkan kertas berisi pernyataan sikap FIFA yang diberikan kepada tiap pemangku kepentingan yang menjalani diskusi tadi. Berikut ini sikap FIFA yang tertuang dalam kertas itu.
1. FIFA dan AFC mengakui pemilihan yang diadakan pada 18 April 2015 dan Komite Eksekutif PSSI yang terpilih, menjabat selama empat tahun. (Kongres itu menghasilkan kepengurusan di bawah kepemimpinan La Nyalla Matalitti, yang kemudian tak diakui oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga).
2. FIFA dan AFC tidak bisa membiarkan "pengambil-alihan pemerintah" atas asosiasi anggota FIFA. Skors akan tetap berlangsung sampai periode empat tahun dan Komite Eksekutif PSSI yang terpilih tidak lagi menjabat jika pemerintah tetap mempertahankan sikapnya. Ini, contohnya, bisa berdampak signifikan pada Asian Games, saat Indonesia menjadi tuan rumah, karena sepak bola tidak akan bisa dimainkan.
3. Kami mengerti pemerintah Indonesia menginginkan asosiasi sepak bola dikelola dengan lebih baik dan karena itu menginginkan reformasi sepak bola. Ini juga tujuan yang dimliki FIFA, AFC, dan PSSI karena Indonesia adalah negara dengan potensi sepak bola tinggi.
4. FIFA, AFC, dan PSSI setuju ada tindakan yang harus diambil untuk mereformasi sepak bola Indonesia, tapi ini harus dilakukan di bawah naungan statuta FIFA, yang mengakui PSSI sebagai badan yang mengelola sepak bola Indonesia.
5. Lebih lanjut, Kongres PSSI memberi mandat kepada Komite Eksekutif PSSI terpilih pada 18 April 2015. Karena itu, tidak ada reformasi dan tidak ada tanggung jawab sepak bola yang bisa dilakukan di bawah naungan tim transisi yang dibentuk pemerintah. Bagaimanapun, FIFA, AFC, dan PSSI bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan reformasi terjadi sehingga Indonesia bisa mencapai potensinya.
6. Setelah berdiskusi dengan Presiden Indonesia kemarin, telah disepakati sebuah komite akan dibentuk di bawah statuta FIFA (yang mengakui keberadaan PSSI), yang terdiri atas wakil-wakil pemangku kepentingan kunci (klub, liga, dan pemain). Pemerintah akan memberi tahu kami dalam beberapa hari ke depan soal siapa wakil mereka di komite ini.
7. Komite ini akan bertanggung jawab melaksanakan reformasi di dalam PSSI. Penentuan syarat-syarat acuan (term of reference) komite ini akan menjadi prioritas FIFA, AFC, dan PSSI selama beberapa hari ke depan.
8. Kami ada di sini untuk menyampaikan pesan ini dan mendengarkan pandangan Anda.
Baca:
Ini Pernyataan Resmi FIFA Seusai 2 Hari Kunjungi Indonesia
Isi Laporan Soal PSSI yang Bikin FIFA Kaget depan Jokowi
Ketua PSSI: FIFA Bentuk Komite Ad Hoc Libatkan Pemerintah
GADI MAKITAN
