TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara pemerintah dan delegasi Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) ihwal penyelesaian kasus Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah hampir sebulan berlalu. Namun tindak lanjut dari pertemuan itu belum terlihat signifikan.
Kondisi tersebut kembali memanaskan hubungan antara pemerintah dan PSSI. Organisasi yang dipimpin La Nyalla Mattalitti itu menuding mandeknya tindak lanjut penyelesaian kasus PSSI karena ulah pemerintah. "Mereka seperti memelihara konflik," kata Aristo Pangaribuan, Direktur Hukum PSSI, Senin.
Aristo mengatakan, tindak lanjut kasus PSSI ini akan berjalan lancar bila pemerintah mengikuti perintah FIFA untuk mengutus perwakilannya dalam Komite Ad Hoc. Sayangnya pemerintah menolak bergabung dengan alasan tak mengetahui substansi pembentukan komite tersebut. "Padahal delegasi FIFA akan melaporkan hasil pembentukan komite dalam rapat eksekutifnya 2 Desember," ucap Aristo.
Komite Ad Hoc adalah wadah yang hendak dibentuk FIFA untuk menyelesaikan kisruh PSSI. Wadah ini bakal berisi perwakilan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah. Rencana pembentukan komite ini lantas menuai polemik lantaran FIFA mengumumkannya seusai bertemu PSSI 2 November lalu.
Padahal dalam pertemuan delegasi FIFA dengan Presiden Joko Widodo di hari yang sama, disepakati pembentukan wadah bernama Tim Kecil untuk menyelesaikan konflik PSSI. Pemerintah mengklaim tak diberi tahu FIFA ihwal pembentukan komite Ad Hoc tersebut. Karena itu, mereka menolak mengutus perwakilannya dalam komite.
Di sisi lain, PSSI mengirimkan sejumlah nama, seperti bekas ketua normalisasi PSSI Agum Gumelar, bekas manajer Timnas I Gusti Kompyang Manila, serta juru bicara Kompleks Gelora Bung Karno Raja Pane untuk mengisi komite Ad Hoc. Sekretaris Jenderal PSSI Aswan Karim sebelumnya menyatakan bila perwakilan komite Ad Hoc lengkap, pertemuan wadah tersebut akan dimulai pada pekan ini. "Pertemuan pertama bakal dihadiri perwakilan delegasi FIFA," ujar dia dua pekan lalu.
Aristo mengatakan, hingga kini belum ada petunjuk FIFA ihwal kelanjutan komite Ad Hoc. Ia menilai FIFA memilih diam karena pemerintah tak tertarik untuk bergabung. Kata Aristo, FIFA tak bersikap karena pembentukan komite tak akan mencapai hasil maksimal tanpa keterlibatan pemerintah.
"Misalnya komite Ad Hoc dibentuk dan berjalan, keputusan-keputusannya bisa tidak diakui pemerintah lagi," ujarnya, "Komite mempunyai eksistensi bila pemerintah bergabung."
Aristo pun hanya bisa menerima perlakuan pemerintah yang dinilainya menghambat pencabutan sanksi suspensi pada organisasinya. Ia berusaha meyakinkan pembentukan komite Ad Hoc ini bukanlah akal-akalan PSSI, melainkan sudah menjadi acuan penyelesaian konflik dalam statuta FIFA.
Karena itu, Aristo meminta pemerintah untuk mencari substansi komite melalui statuta induk sepak bola sejagat tersebut. Bila tak mau mengkaji petunjuk dalam statuta, Aristo menduga pemerintah sengaja mencari alibi lantaran tak menghendaki PSSI dipimpin La Nyalla, "Kami sudah membaca strategi ini," ujarnya.
Adapun Gatot S. Dewabroto, juru bicara Kementerian Olahraga, kembali menegaskan pemerintah tak akan bergabung dalam komite Ad Hoc bila FIFA tak mengirimkan kerangka acuan wadah tersebut. Pemerintah, kata dia, sudah meminta hal tersebut melalui sambungan telepon dengan James Johnson, juru bicara delegasi FIFA, sekitar dua pekan lalu. Namun belum ada respons sampai sekarang.
"Bila FIFA sudah menjelaskan kerangka acuan komite, kami pasti akan mengkaji kembali untuk bergabung atau tidak," ujarrnya.
Gatot menambahkan pemerintah juga belum membentuk Tim Kecil, kendati FIFA sudah meminta segera mengirimkan nama anggota tim tersebut. Menurut Gatot, penggodokan tim masih dalam kajian antara instansinya dan Staf Kepresidenan.
"Secepatnyalah kami kirim nama anggotanya, kami juga tidak mau mengulur waktu," kata Gatot. Sayang, Gatot tak menjamin nama anggota Tim Kecil dikirim instansinya sebelum rapat eksekutif FIFA. Padahal PSSI menilai rapat tersebut adalah fondasi awal terbebasnya Indonesia dari suspensi FIFA. "Kami belum ada arahan dari pimpinan," ujar Gatot.
TRI SUHARMAN
