Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh PSSI, Pemerintah Tunggu Pengurus Baru FIFA

image-gnews
Menpora Imam Nahrawi menunjukkan Buku Cetak Biru dan Peta Jalan tentang Persepakbolaan di Indonesia usai mengumumkan nama-nama yang tergabung dalam tim transisi PSSI di Jakarta, 8 Mei 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Menpora Imam Nahrawi menunjukkan Buku Cetak Biru dan Peta Jalan tentang Persepakbolaan di Indonesia usai mengumumkan nama-nama yang tergabung dalam tim transisi PSSI di Jakarta, 8 Mei 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih diam ihwal Komite Ad-hoc Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang dibentuk Induk Sepak Bola Dunia (FIFA) akhir pekan lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan pemerintah kemungkinan bertindak setelah FIFA menggelar kongres luar bias di Zurich, Swiss, 26 Februari 2016.

"FIFA ingin mereformasi diri, reformasi itu yang kami tunggu, karena turunan dari reformasi itu yang akan diterapkan di Indonesia nantinya," kata Nahrawi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin malam lalu, "Mungkin juga menunggu pengurus baru," kata dia menambahkan.

Nahrawi mengatakan reformasi yang bakal menjadi aturan baku kongres FIFA tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah membenahi sepak bola nasional. Sebab FIFA nantinya menghendaki anggota federasinya bebas dari unsur politik, persoalan hukum, bebas pengaturan skor, bebas tunggakan gaji pemain, serta transparansi keuangan. "Kami ingin semua unsur itu berjalan di Indonesia," ucapnya

Pemerintah hingga kini belum mengajukan perwakilannya dalam komite ad hoc. Pemerintah keberatan bergabung lantaran tujuh dari sembilan anggota komite berasal dari usulan PSSI. Bahkan lima di antaranya masih pejabat aktif di organisasi pimpinan La Nyalla Machmud Mattalitti itu. Salah satunya Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar yang didapuk selaku ketua komite. Pemerintah khawatir keputusan komite sulit merepresentasikan suaranya.

Komite Ad hoc adalah gagasan delegasi FIFA saat berkunjung ke Indonesia awal November. Yang kemudian disahkan dalam rapat komite eksekutif FIFA di Zurich pekan lalu. Sejak awal, gagasan ini menuai masalah karena dicetuskan di luar kesepakatan dengan pemerintah. Padahal kedua belah pihak telahmenyepakati pembentukan tim kecil untuk menyelesaikan kisruh sepak bola tanah air.

Untuk saat ini, Nahrawi mengatakan pemerintah memilih menunggu komitmen FIFA untuk mengesahkan tim kecil tersebut. Tim kecil yang hanya diisi unsur pemerintah dengan perwakian FIFA itu, kata Nahrawi, sudah disepakati secara tegas di hadapan Presiden Joko Widodo. Sehingga pemerintah bakal lebih terbuka bila FIFA memenuhi komitmennya.

Namun kebijakan FIFA yang mengedepankan komite ad hoc, Nahrawi menambahkan, membuat pemerintah menemukan kesan yang buruk terhadap FIFA. Apalagi organisasi tersebut memilih orang-orang PSSI yang notabene sudah dibekukan kepengurusannya sejak April lalu sebagai anggota komite. "Saya merasakan ini memang sengaja dibikin FIFA agar pemerintah tidak berkutik," ucap Nahrawi, " Dari situ saya sangat pesimistis, reformasi sepak bola bisa terjadi."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nahrawi lantas menegaskan tujuan pemerintah adalah mereformasi sepak bola. Ia yakin reformasi berjalan bila hanya pemerintah yang berada dalam komite ad hoc atau hanya dalam bentuk tim kecil. Oleh karena itu, pemerintah memilih diam kendati terus dirayu oleh FIFA untuk bergabung dalam komite tersebut, "Kami masih mempelajarinya," kata dia.

I Gusti Kompyang Manila menyatakan belum bekerja kendati telah ditunjuk FIFA sebagai wakil ketua komite ad hoc sejak pekan lalu. Namun anggota Dewan Kehormatan PSSI tersebut menyesalkan sikap pemerintah yang emoh memasukkan perwakilannya dalam wadah tersebut, "Itu tidak elok," kata Manila saat dihubungi, kemarin.

Bila pemerintah resmi menolak, Manila yakin FIFA tak akan memulihkan sanksi sepak bola Indonesia hingga waktu yang panjang. Itu lantaran peran pemerintah dalam komite, kata dia, menjadi kunci pencabutan sanksi terhadap PSSI. "Mari sama-sama melepaskan kepentingan demi pembenahan sepak bola kita," ujar bekas manajer Tim Nasional tersebut.

Kendati tak menampik komite diisi mayoritas pengurus PSSI, Manila menjamin keputusan komite bakal bersifat netral. Musababnya, kinerja komite bakal dikontrol langsung oleh FIFA maupun masyarakat. Manila juga bakal mengusulkan tata tertib komite yang berisi setiap keputusan lebih mengedepankan suara semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah. "Kami tidak boleh berat sebelah karena akan kritik. Kami harus berdiri untuk pembenan sepak bola," ucap dia.

TRI SUHARMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Imam Nahrawi Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin dan Wajib Lapor ke Bapas

26 hari lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrowi, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diperkirakan tidak lolos di parlemen pada Pemilu 2019. Imam Nahrowi, bertarung di daerah pemilihan DKI Jakarta 1, yang bersaing dengan sejumlah nama populer seperti Mardani Ali Sera (PKS), Wanda Hamidah (NasDem) dam Eko Hendro Purnomo (PAN). Dok.Tempo/Fakhri Hermansyah
Imam Nahrawi Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin dan Wajib Lapor ke Bapas

Imam Nahrawi bebas dengan status bersyarat dan masih harus wajib lapor hingga 5 Juli 2027.


Gebyar Diskon Remisi Napi Korupsi Sepanjang 2023, Terakhir Rombongan Juliari Batubara Dikorting 1 Bulan

5 Januari 2024

Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memberikan kesaksian saat sidang yang berlangsung secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Dalam sidang tersebut, Juliari mengaku pernah menyerahkan uang sekitar Rp500 juta ke Ketua DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti untuk operasioal DPC PDIP Kendal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Gebyar Diskon Remisi Napi Korupsi Sepanjang 2023, Terakhir Rombongan Juliari Batubara Dikorting 1 Bulan

Sejumlah napi korupsi dapat remisi selama 2023. Koruptor dapat remisi tak perlu jadi justice collaborator dan bayar lunas denda serta uang pengganti.


Tak Hanya Syahrul Yasin Limpo, Empat Menteri ini Mengundurkan Diri Saat Terseret Kasus Korupsi

9 Oktober 2023

Imam Nahrawi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang dilantik pada 27 Oktober 2014, pada Kabinet Kerja Jokowi - Jusuf Kalla. Ia mengundurkan diri pada 19 September 2019 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI oleh KPK. Imam resmi ditahan KPK pada 27 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Tak Hanya Syahrul Yasin Limpo, Empat Menteri ini Mengundurkan Diri Saat Terseret Kasus Korupsi

Syahrul Yasin Limpo bukanlah yang pertama, lantas siapa saja menteri yang pernah mengundurkan diri karena kasus korupsi?


Kilas Balik Kasus Korupsi Setya Novanto dan Imam Nahrawi, Napi Korupsi yang Dapat Remisi 17 Agustus 2023

18 Agustus 2023

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan kasus pengadaan KTP Elektronik  di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 14 Maret 2018. ANTARA
Kilas Balik Kasus Korupsi Setya Novanto dan Imam Nahrawi, Napi Korupsi yang Dapat Remisi 17 Agustus 2023

Setya Novanto dan Imam Nahrawi mendapat remisi. Begini kasus korupsi Setnov dan eks Menpora itu.


Setya Novanto dan Imam Nahrawi Dapat Diskon Masa Tahanan, Napi Korupsi Bisa Terima Remisi?

18 Agustus 2023

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2018. Saksi yang dihadirkan dalam sidang ini didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA
Setya Novanto dan Imam Nahrawi Dapat Diskon Masa Tahanan, Napi Korupsi Bisa Terima Remisi?

Setya Novanto merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun, sedangkan Nahrawi hingga Rp 18,1 miliar. Sebagai napi koruptor, pantaskah keduanya dapat remisi?


Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

18 Agustus 2023

Napi Korupsi Lapas Sukamiskin Dapat Remisi di HUT ke-78 RI, Ada Setya Novanto dan Imam Nahrawi
Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

TII menilai remisi koruptor merupakan bukti lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.


Napi Korupsi Lapas Sukamiskin Dapat Remisi di HUT ke-78 RI, Ada Setya Novanto dan Imam Nahrawi

18 Agustus 2023

Penjara/Lapas Sukamiskin Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Napi Korupsi Lapas Sukamiskin Dapat Remisi di HUT ke-78 RI, Ada Setya Novanto dan Imam Nahrawi

Napi korupsi yang ada di Lapas Sukamiskin Bandung menerima remisi di HUT ke-78 RI. Ada nama Setya Novanto dan Imam Nahrawi yang menerima remisi.


5 Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi, 2 Di antaranya Menteri Sosial

27 Juli 2023

Menteri Sosial Juliari Batubara berbicara dalam kunjungan kerja di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, 4 Desember 2020. Dugaan korupsi di bansos Covid, berawal dari laporan masyarakat kepada KPK yang ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan pada Sabtu dinihari.  Facebook Kemensos
5 Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi, 2 Di antaranya Menteri Sosial

Pada dua periode pemerintahan Jokowi, setidaknya terdapat 5 menteri yang terjerat kasus korupsi, dari Juliari Batubara hingga Johnny G. Plate.


PSSI Pernah Dibekukan FIFA 8 Tahun Lalu, Ini Penyebabnya

2 Juni 2023

Pemerhati sepakbola melakukan proses ruwatan Merewedeng Menporakporandakan Bola Sepak PSSI di Bandung, 2 Juni 2015.  Ruwatan ini diadakan setelah FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI beberapa hari lalu. TEMPO/Prima Mulia
PSSI Pernah Dibekukan FIFA 8 Tahun Lalu, Ini Penyebabnya

FIFA pernah membekukan PSSI pada akhir Mei 2015 lalu. Apa penyebabnya?


Wajah 5 Menteri Jokowi Terjerat Kasus Korupsi, Juliari Batubara hingga Johnny G. Plate

21 Mei 2023

Menteri Sosial, Juliari Batubara, seusai melakukan pertemuan tertutup dengan  Pimpinan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 11 November 2019. Dalam pertemuan ini membahas mengenai pemantapan sinergi untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Sosial. TEMPO/Imam Sukamto
Wajah 5 Menteri Jokowi Terjerat Kasus Korupsi, Juliari Batubara hingga Johnny G. Plate

Sejumlah Menteri era Jokowi tersandung kasus korupsi termasuk Juliari Batubara dan Johnny G. Plate. Ini wajah mereka.