TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membuka ruang dialog dengan Agum Gumelar, yang terpilih sebagai Ketua Komite Ad Hoc Reformasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Kebijakan Imam itu dipicu permohonan Agum agar pemerintah menyediakan waktu untuk bertemu. "Monggo, silakan Pak Agum," katanya, Selasa, 15 Desember 2015.
Imam berharap sikap terbuka ini menghasilkan pembicaraan yang positif untuk penyelesaian kisruh sepak bola Indonesia. Meski demikian, Imam menolak menyebutkan pertemuan itu bakal mendorong pemerintah bergabung dalam komite yang dibentuk Induk Sepak Bola Dunia (FIFA) tersebut. "Semoga dengan pertemuan ini, semakin banyak hal yang bisa dibicarakan," ujarnya.
Agum, yang juga Ketua Dewan Kehormatan PSSI, menyatakan hendak bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Imam untuk menjelaskan keberadaan Komite Ad Hoc. Agum menegaskan, komite adalah wujud kebijakan FIFA yang bakal menjadi jalan keluar masalah sepak bola Tanah Air. "Saya ingin jelaskan secara detail karena kami tidak membela salah satu pihak," ujarnya dalam siaran pers PSSI. "Tolong beri kami kepercayaan."
Permohonan Agum ini tak lepas dari penolakan pemerintah bergabung dengan Komite. Mereka kecewa terhadap FIFA karena mengingkari janjinya untuk menyelesaikan konflik PSSI melalui tim kecil, yakni tim yang bakal berisi perwakilan pemerintah dengan FIFA. Belakangan, FIFA malah membentuk Komite Ad Hoc, yang berisi mayoritas pengurus PSSI.
Adapun tim kecil hanya akan diberi ruang diplomasi yang sempit sesuai dengan surat keputusan FIFA ihwal Komite Ad Hoc. FIFA pun terus membujuk pemerintah bergabung dengan Komite Ad Hoc tersebut. “Perwakilan pemerintah belum masuk Komite, padahal semua, termasuk FIFA dan AFC (Induk sepak bola Asia), berharap mereka bergabung,” ucapnya.
Kekecewaan ditunjukkan pemerintah dengan menolak menghadiri rapat perdana Komite Ad Hoc, Jumat pekan lalu, kendati Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Olahraga, mengatakan Komite Ad Hoc mengundang instansinya secara resmi. "Saya sampaikan, kami tidak bisa memenuhi undangan karena belum ada komitmen bergabung dalam Komite," kata Gatot. “Tidak lucu kami mendadak nongol hanya karena ingin mematuhi undangan.”
Gatot mengatakan sikap pemerintah belum mengendur walau PSSI mengklaim rapat dihadiri perwakilan delegasi FIFA, yakni Mariano V. Araneta serta Sanjeevan. Justru pemerintah, kata Gatot, ingin menunjukkan bahwa komitmen menjalankan tim kecillah yang harus diikuti FIFA. Tim kecil akan menggelar rapat perdana paling lambat pekan depan. “Kami sudah berkoordinasi dengan empat anggota lainnya," ujar Gatot, yang juga salah satu anggota tim kecil.
Bukan hanya tim kecil, Gatot mengatakan Tim Transisi, yang dibentuk pemerintah menggantikan sementara peran PSSI, juga bakal menggelar pertemuan dalam waktu dekat. Wadah yang dipimpin Bibit Samad Rianto itu juga ikut mencari solusi terhadap permintaan FIFA agar pemerintah bergabung dengan Komite Ad Hoc. "Ada beberapa pikiran menarik yang ditemukan," katanya.
Meski demikian, Gatot menolak membeberkan pemikiran Tim Transisi tersebut. Gatot, yang juga anggota Tim Transisi, hanya menegaskan bahwa pemikiran itu tak bakal mendorong pemerintah bergabung dengan Komite. Sebab, Tim Transisi, ucap Gatot, sepakat bahwa kebijakan Komite Ad Hoc tak cocok dengan kehendak pemerintah memperbaiki sepak bola. “Sikap kami tetap sama, tidak akan bergabung,” ujarnya.
Adapun Azwan Karim, Sekretaris Jenderal PSSI, merespons positif sikap terbuka Menteri Imam untuk berdialog dengan Komite Ad Hoc. Azwan, yang ditunjuk FIFA sebagai Sekretaris Komite, menyatakan ada kemungkinan pihaknya akan mengatur pertemuan. "Saya bicarakan dengan Pak Agum dulu," ucapnya.
TRI SUHARMAN
