Ridwan Kamil Minta Persib Ganti Kerusakan di GBLA  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (ketiga kiri) dan Walikota Bandung Ridwan Kamil (keempat kiri) bersama pengurus Persib memperlihatkan Jersey Persib pada acara

    Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (ketiga kiri) dan Walikota Bandung Ridwan Kamil (keempat kiri) bersama pengurus Persib memperlihatkan Jersey Persib pada acara "Launching Tim Persib" di Stadion Siliwangi Bandung, 23 April 2016. ANTARA/Agus Bebeng

    TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memanggil panitia pelaksana (panpel) pertandingan Persib Bandung bersama perwakilan suporter dari Viking, Bomber, LSM, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

    Rapat yang digelar di Pendapa Kota Bandung, Selasa, 26 Juli 2016, ini membahas buruknya penyelenggaraan pertandingan Persib Bandung melawan Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) beberapa waktu lalu. Pasalnya, dia mendapat banyak laporan terkait dengan kerusakan fasilitas stadion baru tersebut.

    Dalam rapat tersebut, Ridwan Kamil pun meminta kepada panitia pelaksana untuk mengganti segala kerusakan di Stadion GBLA pasca-pertandingan bertajuk El Classico Indonesia tersebut.

    "Saya menyesalkan banyak laporan kurang baik. Jadi saya mengambil arahan, panpel mengganti semua kerusakan yang diakibatkan oleh pertandingan," kata Ridwan Kamil, Selasa, 26 Juli.

    Setelah pertandingan Persib versus Persija, lanjutnya, beberapa fasilitas yang hancur oleh ulah Bobotoh terdata, seperti kursi copot, keran air copot, balok-balok rusak, dan lainnya. Dikhawatirkan kerusakan tersebut malah membuat venue pembukaan PON XIX Jawa Barat tersebut menjadi lebih parah dari sebelumnya.

    "Kerusakan memang tidak besar, tapi tetap harus bertanggung jawab. Apalagi GBLA sedang dipersiapkan untuk pembukaan Pekan Olahraga Nasional," ucapnya.

    Masalah lain yang juga disoroti orang nomor satu di Kota Bandung itu terkait dengan parkir yang masih belum terorganisasi dengan baik pada setiap pertandingan. Menurut dia, pengelolaan parkir nantinya akan diambil alih oleh Pemerintah Kota Bandung.

    "Warga boleh menjadi tim yang mengurusi parkir, tapi yang mengelola Dispora. Kemudian Dishub juga harus memastikan tidak boleh ada lagi penumpukan kendaraan di jalan tol KM 149 karena manajemen parkir yang belum maksimal," ujarnya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.