Menpora Tolak Kongres PSSI di Makassar, Minta di Yogyakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana salah satu ruangan Kantor PSSI yang telah selesai direnovasi di areal Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, 2 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Suasana salah satu ruangan Kantor PSSI yang telah selesai direnovasi di areal Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, 2 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mengancam tidak akan memberikan rekomendasi Kongres PSSI 2016 jika tidak mengikuti permintaan menggelar kongres itu di Yogyakarta.

    "Poinnya sudah clear,  kewenangan rekomendasi itu diberikan atas surat permintaan dari PSSI. Sekali lagi tidak ada perintah apalagi intervensi. Tetapi substansi pemindahan kota ini semata-mata karena pemerintah mengingatkan PSSI untuk kembali ke titik nol di tempat lahirnya PSSI," kata Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, Minggu.

    Kemenpora merekomendasikan Kongres PSSI dengan agenda utama pemilihan pengurus periode 2016-2020 digelar di Yogyakarta dengan alasan sebagai wujud reformasi PSSI untuk kembali ke titik nol, mengingat di kota ini induk organisasi sepak bola Indonesia lahir.

    Surat rekomendasi dari pemerintah itu tertanggal 9 September dengan nomor S. 2844/MENPORA/IX/2016 dan ditandatangani oleh Menpora Imam Nahrawi saat ini sudah tersebar luas. Lokasi kongres sendiri berbeda dengan lokasi yang ditetapkan PSSI yaitu di Makassar, 17 Oktober.

    "Surat rekomendasi itu dari pemerintah karena adanya surat permintaan dari PSSI. Karena ada permintaan maka hak pemerintah juga memberikan sikap. Ini bukan paksaan," kata Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.

    Dalam surat rekomendasi yang beredar dijelaskan bahkan, surat dari pemerintah ini merupakan balasan dari surat yang dikirimkan oleh PSSI dengan nomor 557/UDN/286/VII-2016 tanggal 16 Agustus perihal permohonan rekomendasi penyelenggaraan Kongres PSSI.

    Untuk itu, pemerintah dalam suratnya menjelaskan jik menyambut gembira rencana penyelenggaraan Kongres PSSI tanggal 17 Oktober dengan harapan kongres tersebut dapat berlangsung sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar reformasi sepak bola Indonesia bersifat total dan komprehensif.

    Namun demikian, searah dengan harapan pemerintah tersebut, rekomendasi hanya akan diberikan seandainya pelaksanaan Kongres PSSI tersebut diselenggarakan di Yogjakarta dengan alasan sebagai wujud reformasi PSSI untuk kembali ke titik nol mengingat Yogjakarta adalah tempat lahirnya PSSI.

    Penunjukan Yogjakarta, dalam surat tersebut ditegaskan, sebagai tempat penyelenggaraan kongres merupakan momentum reformasi total persepakbolaan nasional Indonesia dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya.

    "Poinnya sudah clear, bahwa kewenangan rekomendasi itu diberikan atas surat permintaan dari PSSI. Sekali lagi tidak ada perintah apalagi intervensi. Tetapi substansi pemindahan kota ini semata-mata karena pemerintah mengingatkan PSSI untuk kembali ke titik nol di tempat lahirnya PSSI," kata Gatot menambahkan.

    Pria yang juga Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu menjelaskan, regulasi yang diberikan hanya dua sifatnya yaitu dipatuhi atau dilanggar. Jika dilanggar pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpora tidak akan mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Kongres PSSI.

    Kongres PSSI saat ini sudah memasuki tahapan banding bagi bakal calon yang tidak lolos verifikasi. Sebelumnya, Komite Pemilihan mengumumkan jika ada delapan calon Ketua Umum PSSI yang dinyatakan lolos seleksi dari jumlah awalnya 16 orang.

    Untuk posisi wakil ketua umum ada 17 orang yang lolos dari 24 orang yang diajukan. Sementara itu posisi anggota Komite Eksekutif (EXCO) ada 57 orang dari 67 orang yang diajukan oleh anggota PSSI.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Kasus Peretasan, dari Rocky Gerung hingga Pandu Riono

    Peretasan merupakan hal yang dilarang oleh UU ITE. Namun sejumlah tokoh sempat jadi korban kasus peretasan, seperti Rocky Gerung dan Pandu Riono.