TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Sepak Bola Indonesia Agum Gumelar mengapresiasi langkah pemerintah yang berencana mencabut pembekuan induk sepak bola nasional tersebut. Menurut dia, langkah itu perlu dilakukan untuk menghindari sanksi dari badan sepak bola dunia, FIFA.
"Kalau sampai ada sanksi dari FIFA, dampak buruknya tak hanya bagi sepak bola, tapi seluruh kehidupan masyarakat," kata Agum seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 25 Mei 2015. "Alhamdulillah hari ini sudah sepakat dan kami bisa mencegahnya sebelum batas 29 Mei 2015."
Pemerintah berencana mencabut pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Langkah itu disepakati setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Komisi Olahraga Nasional Indonesia, serta perwakilan PSSI.
Menurut Agum, FIFA dikenal tegas dalam memberikan sanksi bagi anggotanya yang melanggar aturan. Apalagi pada perkembangan terakhir, FIFA bahkan sudah menolak untuk bertemu anggota tim transisi. FIFA, dalam surat terakhir, menegaskan menolak bertemu tim transisi utusan Menpora.
Dia berharap PSSI segera merampungkan urusan teknis, termasuk menjadwal ulang kompetisi. Jalannya kompetisi, kata dia, sangat mempengaruhi pembinaan usia muda. "Menjadwal ulang kompetisi memang bukan perkara mudah, tapi kami serahkan semuanya pada PSSI."
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi beberapa waktu lalu memutuskan untuk membekukan PSSI. Keputusan itu diambil setelah tiga surat teguran tertulis tidak ditanggapi serius oleh induk olahraga bola sepak tersebut. Dalam surat keputusan yang ditandatangani Menteri Imam Nahrawi pada 17 April 2015 tersebut dijelaskan bahwa sampai tenggat batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran tertulis I, II, dan III, PSSI terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah.
PSSI dan PT Liga Indonesia juga dinilai mengabaikan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia yang mencoret Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dari daftar peserta kompetisi Liga Super Indonesia 2015 karena adanya klaim kepemilikan ganda. Namun ternyata kedua klub tetap melakukan dua pertandingan di kandang masing-masing.
Menpora memberikan sanksi administratif dengan tidak mengakui semua kegiatan keolahragaan yang dilakukan PSSI.
FAIZ NASHRILLAH