TEMPO.CO, Jakarta - Desakan untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang sanksi administrasi terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) semakin kuat. Salah satu lembaga olahraga yang menginginkan pencabutan itu adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Wakil Ketua Umum Bidang Media, Humas, Kesejahteraan Pelaku Olahraga, dan Umum KONI, Kuntransmiadi Inugroho, menyatakan sikap lembaganya terhadap konflik antara Menpora dan PSSI tetap sama dengan yang pernah mereka sampaikan kepada Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, Senin, 25 Mei 2015.
"Kami sudah meminta DPR mendesak pemerintah untuk mencabut surat keputusan sanksi administrasi terhadap PSSI," kata Inugroho dalam acara temu media di Gedung KONI, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2015. "Setelah itu, adakan dialog antara Menpora dan PSSI."
Komisi Olahraga pekan ini telah mengadakan rangkaian rapat dengar pendapat secara terpisah dengan berbagai pihak, yaitu KONI, PSSI, dan Menpora, mulai Senin, 25 Mei 2015. Salah satu yang dibahas adalah masalah sanksi terhadap PSSI dan ancaman skors yang bakal dijatuhkan Badan Sepak Bola Dunia (FIFA) jika sanksi terhadap PSSI itu tidak dicabut. Namun rencana rapat dengar pendapat dengan Menpora pada Rabu, 27 Mei lalu, batal lantaran jadwal Menteri padat dengan kegiatan persiapan menghadapi SEA Games 2015.
Dalam rapat dengar pendapat dengan PSSI, Selasa, 26 Mei 2015, Komisi Olahraga sepakat meminta pimpinan DPR mendesak pemerintah agar surat Menpora bernomor 01307 tahun 2015 itu dicabut.
GADI MAKITAN
