TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) akhirnya melayangkan nama sejumlah tokoh yang bakal mengisi Komite Ad Hoc pembenahan sepak bola nasional ke Induk Sepak Bola Dunia (FIFA). Agum Gumelar yang dulu menakhodai Komite Normalisasi PSSI pada 2011 kembali diusulkan.
"Kita lihat FIFA saja nantinya bagaimana karena mereka sudah tahu beliau (Agum) secara personal saat komite normalisasi itu dibuat," kata Azwar Karim, Sekretaris Jenderal PSSI saat dikonfirmasi mencuatnya nama Agum di kantornya, Senayan, Rabu.
Agum pernah ditunjuk sebagai Ketua Komite Normalisasi pada 2011 lantaran PSSI terbelah di bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Penunjukan mantan Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan itu tak lepas dari perannya sebagai ketua umum PSSI pada 1999 hingga 2003.
Saat delegasi FIFA berkunjung ke Indonesia pada awal November, Agum yang kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan PSSI juga berada dalam pertemuan. FIFA mengumumkan pembentukan Komite Ad Hoc untuk menyelesaikan sengkarut sepak bola. PSSI lantas mengusulkan sejumlah tokoh ke organisasi sepak bola sejagat tersebut.
Tokoh-tokoh tersebut terdiri dari pemangku kepentingan seperti PSSI, pemerintah, klub, pelatih, pemain, hingga wartawan. Indonesia diberi waktu hingga 13 November melayangkan nama-nama tersebut, lantaran FIFA bakal melaporkannya dalam rapat komite eksekutifnya pada 2 hingga 3 Desember di Swiss.
Azwar mengatakan, Agum mempunyai "jam terbang" yang tinggi di sepak bola Tanah Air. Bahkan, dia mengklaim tak ada lagi tokoh yang berada di atas Agum dalam hal sepak bola, "Beliau yang paling kompeten di situ, tapi kami kembalikan ke FIFA siapa yang bakal ditunjuk."
Agum tak membalas telepon dan pesan pendek Tempo. Namun, Agum di tengah kisruh sepak bola ini kerap melontarkan desakan agar pemerintah segera mengakhiri pembekuan PSSI yang terjadi sejak April. Sebab itulah FIFA menjatuhkan suspensi kepada Indonesia.
Selanjutnya: PSSI Juga Usulkan IGK Manila
Aristo Pangaribuan, Direktur Hukum PSSI, mengatakan, selain Agum, PSSI juga mengirimkan nama Mayor Jenderal Purnawirawan TNI AD I Gusti Kompyang Manila. Manila pernah menjadi manajer Persija Jakarta serta manajer Tim Nasional.
Namun, Aristo memilih bungkam saat ditanyai mencuatnya nama Rita Subowo, bekas Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Rita sebelumnya juga masuk dalam jajaran Komite Normalisasi PSSI pada 2011, "Yang diusulkan dari PSSI ada dua orang. Pak Agum dan Pak Manila. Memang tidak hanya dari PSSI, tapi saya tidak bisa berkomentar," ujar Aristo, kemarin.
Tokoh yang diusulkan untuk mengisi Komite Ad Hoc tersebut ternyata tak mengakomodasi unsur dari pemerintah. Musababnya, pemerintah menolak bergabung lantaran berkukuh pada pembentukan Tim Kecil yang juga disepakati FIFA saat bertemu Presiden Joko Widodo. Pemerintah mengklaim keberadaan komite tak disinggung dalam pertemuan itu.
Azwar berharap pemerintah bisa segera mengajukan nama anggotanya karena bakal sangat berpengaruh pada masa depan PSSI. Organisasi yang dipimpin La Nyalla Mattalitti itu hanya punya kesempatan terlepas dari suspensi FIFA dalam kongres organisasi tersebut pada akhir Februari 2016.
Bila pemerintah tetap menolak mengajukan nama, kata Azwar, FIFA bisa saja tetap melanjutkan suspensinya dalam kongres. Alhasil, sanksi untuk Indonesia bakal berkepanjangan, "Makanya Indonesia perlu progres yang positif karena nanti akan dilaporkan dalam kongres FIFA," kata dia.
Azwar tak menyoal pemerintah berkukuh pada pembentukan Tim Kecil asalkan tidak bertolak belakang dengan kebijakan komite nantinya. Yang paling penting, kata dia, pemerintah mengajukan nama anggotanya ke FIFA sesuai deadline 13 November.
Sayangnya, pemerintah belum mengubah kebijakan. Mereka malah mengirimkan surat ke FIFA ihwal sikapnya terkait Komite Ad Hoc PSSI, kemarin. Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Olahraga menyatakan, bakal menyiapkan sejumlah nama, tapi untuk mengisi Tim Kecil, "Sedang digodok di Staf Kepresidenan," ujarnya.
Akmal Marhali, aktivis Save Our Soccer, mengatakan, keberadaan Komite Ad Hoc dan Tim Kecil bakal menjadi pemicu masalah baru yang semakin mempersulit penyelesaian kisruh sepak bola. Sebab, keduanya saling mengklaim mempunyai kewenangan besar atas restu FIFA.
Akibatnya, Akmal melanjutkan, baik PSSI maupun pemerintah memilih bergerak sendiri dalam berkomunikasi dengan induk sepak bola dunia tersebut. Berkaca pada pembentukan Komite Normalisasi 2011, kata Akmal, pemerintahlah yang berhak mengusulkan nama-nama ke FIFA. "Ini bukan cara yang baik karena ujungnya saling klaim," ujar Akmal, kemarin.
Akmal lantas mengimbau Agum untuk tidak menerima pengusulan namanya dalam komite sebelum persoalan dualisme tim ini kelar. Sebab, akan muncul kesan Agum tak menghendaki perbaikan sepak bola tapi lebih pada memenangkan kubu PSSI. "Pak Agum sebaiknya berkomunikasi dulu dengan pemerintah untuk mencari jalan terbaik."
TRI SUHARMAN
