TEMPO.CO, Jakarta - Pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tampaknya belum akan menemui kata akhir. Imam, yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa, mengatakan kepengurusan PSSI masih belum berubah.
Imam mengatakan hal tersebut dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Jobpie Sugiharto, Reza Maulana, dan Gadi Makitan pada Jumat, dua pekan lalu, di rumah dinasnya. Berikut ini petikan wawancaranya.
Apa tanggapan Anda tentang munculnya tekanan agar surat pembekuan terhadap PSSI dicabut?
Ada dua situasi yang kami hadapi. Masyarakat meminta surat pembekuan dicabut dan kompetisi segera bergulir. Tapi regulator, operator, federasi, itu semua masih belum berubah. Masih orang-orang itu saja. Sedangkan yang kami harapkan ke depan adalah pemisahan yang jelas: siapa operatornya, siapa regulatornya, dan di mana posisi pemerintah. Kalau ini belum jelas, kami tidak akan mencabut surat itu meskipun situasi yang lain menuntut surat itu harus segera dicabut karena terkait dengan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia.
Bukankah memang kurang afdal sebuah pesta olahraga tanpa memainkan cabang paling digemari masyarakat tersebut?
Itu yang sering didengung-dengungkan, bahwa tanpa sepak bola, Indonesia akan sulit menjadi tuan rumah Asian Games. Sebab, Asian Games tanpa sepak bola akan hambar. Situasi ini yang sedang terpikir oleh kami. Tapi apakah memang pada 2018 FIFA tetap mempertahankan sanksinya terhadap Indonesia? Belum tentu juga. Kata kuncinya memang komunikasi dengan FIFA.
Jadi sesungguhnya yang diharapkan Presiden saat pertama kali menerima perwakilan FIFA dan AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia) Desember tahun lalu adalah bagaimana PSSI sebagai obyek harus dibenahi oleh induk federasi yang bernama FIFA, bersama pemerintah yang menghukum, atau, dalam bahasa mereka, mengintervensi. Tapi faktanya, setelah keluar dari Istana, mereka berubah. Muncullah tim Ad-Hoc yang melibatkan PSSI. Pemerintah diminta terlibat di situ.
Padahal, yang diharapkan pemerintah, dan disetujui FIFA-AFC, adalah pemerintah bersama FIFA-AFC duduk bersama. Dua pihak saja—induk federasi dan orang yang mengintervensi anak buahnya federasi. Jadi tidak ada konflik kepentingan.
Presiden memerintahkan Anda mengkaji pencabutan pembekuan PSSI. Bagaimana hasilnya?
Begini. Kami berterima kasih kepada Pak Hayono Isman, yang memberikan apresiasi, dorongan, sekaligus peringatan bagi kita semua bahwa olahraga itu sportif, fairplay, bahwa olahraga adalah pendidikan moral, bahwa olahraga adalah kejujuran. Itu fondasi penting dan itulah yang diharapkan pemerintah. Jadi, dalam mengambil kebijakan, kami ingin selalu berpegang pada fondasi yang penting itu, termasuk dalam melakukan pengkajian.
Kami sedang mengkaji kembali karena ada beberapa hal terkait dengan dasar hukum yang harus diperkuat. Sebab, faktanya, sampai hari ini masih ada pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga akhir tahun lalu). Itu satu poin penting.
(Pada Jumat pagi pekan lalu, Imam membuka acara "1st Journalist Games" di halaman Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, yang dihadiri Hayono Isman, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang kini Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia alias FORM. Dalam sambutannya, Hayono mengapresiasi langkah Menteri Pemuda dan Olahraga yang tidak mau bergabung dengan tim Ad-Hoc.)
TS
