TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan keputusan Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia diserahkan ke pemilik suara. Menurut Imam, sejumlah asosiasi provinsi PSSI lebih berharap menggelar KLB dibanding pencabutan sanksi.
"Mereka (Asprov) ingin ada kejelasan, tapi kejelasan itu berujung reformasi yang total, bukan yang setengah-setengah," kata Imam di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 15 April 2016.
Siang tadi, 23 Asprov PSSI dan sejumlah klub sepak bola nasional berdialog dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Menteri Imam ikut mendampingi presiden. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo ingin reformasi sepak bola nasional terus jalan. "Saya ingin ada reformasi total. Ada sesuatu yang salah yang harus kita betulkan," kata Presiden Jokowi.
Manajer klub Persib Bandung, Umuh Muchtar, yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan permintaan pencabutan sanksi terhadap PSSI menjadi pembahasan dalam pertemuan yang berjalan sekitar satu jam. Tema KLB pun ikut muncul ke permukaan. Menurut Umuh, pelaksanaan KLB akan bergantung pada klub. "Klub yang punya modal (suara). Tapi tunggu dululah," ucapnya.
Di luar persoalan sanksi dan tuntutan KLB, ucap Umuh, klub-klub nasional mengharapkan dukungan penuh pemerintah di kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC). Ia menyebutkan Presiden Jokowi akan memberikan dukungan dengan menghadiri pembukaan kompetisi pada 29 April nanti di Papua. "Presiden sudah mengizinkan dan akan hadir," ujarnya.
Wacana KLB datang pasca-penetapan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka dugaan korupsi. La Nyalla diduga menggelapkan dana hibah Kamar Dagang dan Industri sebesar Rp 5 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Perwakilan 34 Asprov PSSI pun lantas menggelar pertemuan yang menghasilkan sikap. Salah satunya menolak segala bentuk upaya pengambilalihan dan penggantian pengurus PSSI melalui cara-cara inkonstitusional yang melanggar statuta PSSI.
ADITYA BUDIMAN
