TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berharap Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang baru bukan dari partai. Dia tak ingin urusan sepak bola dikaitkan dengan politik.
"Kalau boleh saya usul, jangan berasal dari partai politik. Karena apa? Sepak bola jangan dikaitkan dengan politik, ini industri, kegemaran bangsa dan sebagainya," ujar Menpora saat menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, Kamis, 28 April 2016.
Menteri Imam, yang merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa, khawatir, jika sepak bola dikaitkan dengan politik, akan bergantung pada kepentingan lokal. "Maka akan kecil lagi, sementara kita akan mendorong menjadi industri besar," tuturnya.
"Yang terpenting, calonnya baik hati, cinta lahir batin pada sepak bola, yang mengayomi karena saya tidak ingin hanya klub elite yang diperhatikan, tapi usia dini juga. Jadi, sejak usia 10, sudah ada kompetisi sehingga kita tidak kekurangan bibit unggul," kata Imam.
Walaupun punya kriteria untuk Ketua Umum PSSI yang baru, Menpora menyadari bahwa pemilihan ada di tangan anggota federasi yang memiliki hak suara. Pemerintah, kata dia, hanya bisa mendorong agar Kongres Luar Biasa PSSI segera berlangsung, seperti rekomendasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).
FIFA mengusulkan PSSI menggelar KLB setelah utusan pemerintah Indonesia, yang diwakili Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir dan Ketua Tim Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar, kembali dari Zurich, Swiss.
Dalam surat yang ditandatangani Akting Sekretaris Jenderal FIFA Markus Kattner, menurut Menpora, tertulis bahwa KLB adalah hal yang nyata dan tidak bisa ditunda lagi. Meski begitu, FIFA juga meminta pemerintah sejauh mungkin membuat keputusan baru, yaitu melakukan evaluasi terhadap sanksi administratif kepada PSSI (mencabut SK Pembekuan PSSI).
Terkait dengan pencabutan sanksi terhadap PSSI, Menpora secepatnya akan mempertimbangkannya. Apalagi FIFA berharap pencabutan itu dilakukan sebelum federasi sepak bola tertinggi di dunia tersebut melakukan kongres di Meksiko pada 12 Mei mendatang. "Nanti akan diumumkan," ujarnya.
RINA WIDIASTUTI