TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali mengatakan keputusan pemerintah mencabut pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai keputusan yang terburu-buru. Sebabnya, pencabutan tersebut tidak diiringi dengan pembenahan struktural dalam tubuh organisasi tersebut.
"Pencabutan pembekuan ini tergesa-gesa, dan ini bukti bahwa negara gagal membenahi tata kelola sepak bola negara ini," ucap Akmal saat dihubungi Tempo di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2016.
Masalahnya lagi, ujar Akmal, pencabutan ini tidak disertai langkah konkret pembenahan oleh pemerintah. Akibatnya, tutur dia, permasalahan PSSI selama ini akan kembali lagi sebagai bentuk kegagalan agenda reformasi tata kelola sepak bola.
Akmal menduga pencabutan pembekuan PSSI bermuatan politis. Sebabnya, pemerintah dan PSSI menghadapi tekanan politik dari FIFA menjelang Kongres FIFA di Meksiko pada 12-13 Mei 2016. "Ini lebih bermuatan politis dibanding tekanan mereformasi," katanya.
Selasa 10 Mei 2016 kemarin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mencabut pembekuan PSSI. Imam menyatakan pencabutan pembekuan tersebut dilakukan untuk menghargai putusan Mahkamah Agung dan menghargai komitmen FIFA. "Ini untuk komitmen besar mengubah persepakbolaan Indonesia," ujar Imam.
Imam juga menyatakan pencabutan pembekuan ini tanpa syarat. Kongres luar biasa, tutur dia, bukan syarat untuk pencabutan pembekuan. "KLB adalah komitmen bersama yang harus dikawal. Pemerintah akan selalu mengawasi proses itu," katanya.
ARKHELAUS WISNU
Catatan Koreksi: Berita ini dikoreksi dari judul dan isi sebelumnya karena ada keberatan dari narasumber. Redaksi mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.